DPRD NTT Serius Perjuangkan Pembentukan Provinsi Flores

Kupang, Isu pemekaran Provinsi NTT menjadi tiga provinsi kian hangat. Yang paling dibicarakan adalah Provinsi Flores dan Provinsi Timor, setelah disuarakan dalam rapat pembahasan KUAPPAS di Ruang Sidang Kelimutu, Gedung DPRD Provinsi NTT, Selasa (4/11).

Isu tersebut ditindaklanjuti sejumlah anggota DPRD NTT  yang menggelar diskusi pada Rabu (5/11). Setidaknya ada 14 anggota dewan dari daratan Flores, Lembata, dan Alor menggelar diskusi di ruang Fraksi PAN, Rabu lalu.

Mereka adalah Anwar Pua Geno (Golkar), Leonardy Ahas (PKPI), Ismail Samau (PAN), Gabriel Beri Bina (Gerindra), Boni jebarus (Demokrat), Fredy Mui (Nasdem), Anwar hajral (PKS), Maxi Adipati (Golkar), Leo Lelo (Demokrat), Gabriel Suku Kotan (Demokrat), Tobias Wanus (PKB), Timoteus Terang (Hanura), Maxi Ebu Tho (Gerindra) dan Agus Lobo (PAN)

Dalam diskusi yang dipandu Anwar Pua Geno dan Leonardy Ahas itu, mayoritas setuju pembentukan Provinsi Flores. Bahkan, ada beberapa nama yang diusulkan untuk provinsi pemekaran, yakni Provinsi Nusa Bunga, Provinsi Florata atau tetap Provinsi Flores.

Pada kesempatan itu, Leonardy Ahas mengatakan proses pembentukan Provinsi Flores sudah lama berjalan, bahkan sudah sejak 1956. Oleh karena itu, semangat yang ada tetap dilanjutkan.

"Kesepakatan sudah ada dan saatnya kita mulai bangun semangat. Provinsi Flores jadi solusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Tobias Wanus pun mengusulkan agar hasil diskusi disuarakan di fraksi masing-masing dan disampaikan dalam pemandangan umum saat rapat paripurna. Sebab, menurutnya, agenda pembentukan provinsi Flores sudah tak bisa ditawar-tawar lagi.

Bagi dia, Flores sudah sangat layak menjadi provinsi. "Yang buat lambat itu karena perbedaan pendapat soal ibukota. Yang lain bilang Maumere, Mbay atau Ende, sehingga tidak ketemu," kata Tobias.

Dia menambahkan, pada 2013 lalu, sejumlah bupati di daratan Flores sudah menggelar pertemuan yang diketuai Bupati Ngada membahas Provinsi Flores. Oleh karena itu, proses ini harus ditindaklanjuti oleh dewan periode 2014-2019 ini.

"Kita harus pasang target, karena Provinsi Flores harga mati. Kita harus  perjuangkan paling tidak sebelum 2019 sudah terbentuk," katanya.

Agus Lobo juga menyatakan dukungannya agar DPRD NTT segera  memperjuangkan Provinsi Flores. Menurutnya, perjuangan Provinsi Flores sudah dilakukan sejak lama, tidak hanya di Flores, Jakarta dan Kupang, tapi juga di Bali.

"Pernah kongres di Bali dan dihadiri tokoh-tokoh NTT, pimpinan daerah NTT untuk membahas Provinsi Flores. Dan ceritanya sebetulnya dulu Sunda Kecil ini empat provinsi, yaitu Bali, NTB, NTT dan Flores, namun akhirnya Flores gabung dengan NTT dengan harapan akan memperjuangkan Provinsi Flores," ujarnya.

Sementara itu, Anwar Pua Geno mengatakan, untuk mempercepat proses ini, DPRD harus berkoordinasi dengan Panitia Percepatan Pembentukan Provinsi Flores (P4F). "Kita koordinasi dengan P4F sudah sejauh mana prosesnya dan juga harus ada dukungan APBD provinsi untuk perjuangan Provinsi Flores ini. Saya juga dengar kabupaten sudah siap APBD," kata Anwar.

Namun, Gabriel Suku Kotan pada kesempatan itu menyatakan tidak setuju pembentukan Provinsi Flores. Menurutnya, sebaiknya fokus dulu pada memperjuangkan satus provinsi kepulauan agar NTT bisa mendapatkan anggaran yang memadai.

"Kalau omong provinsi tapi kertas saja pakai bon bagaimana. Kita harus berpikir rasional. Jadi menurut saya kita fokus saja pada provinsi kepulauan untuk 22 kabupaten/kota yang ada sekarang bisa maju baru kemudian bab duanya adalah bicara provinsi," usul Suku Kotan.