Ende, DPRD Kabupaten Ende akan mengundang manajemen PLN Area Flores Bagian
Barat untuk menjelaskan kebijakan pemadaman bergilir yang dilakukan
perusahaan tersebut dalam beberapa bulan belakangan ini.
Hal tersebut didasari saat masa reses DPRD Ende beberapa waktu lalu ke semua kecamatan, masyarakat yang dijumpai menyoroti kinerja PLN.
“Itu bukan saja belum diakomodirnya atau belum terpasangnya jaringan listrik di beberapa wilayah,tetapi terbanyak adalah keluhan terkait pemadaman yang dilakukan PLN,” kata anggota DPRD Kabupaten Ende, Abdul Kadir H. Mosa Basa di Ende, Sabtu (1/11).
Kadir menyatakan, bukan saja ia yang menerima keluhan tersebut tetapi hampir semua anggota DPRD Ende menerima keluhan yang sama.Bahkan pemadaman itu dilakukan bukan saja di perkotaan namun hingga ke desa-desa.
“Kalau di desa pemadaman bukan saja dalam hitungan jam,tetapi bisa beberapa hari. Tidak tahu apa penyebabnya. Ketika kita tanya, paling jawaban standar, kerusakan mesin, pohon tumbang atau pemeliharaan mesin,” kata anggota dewan dari Fraksi PKB ini.
Dia mencontohkan, di Kecamatan Wolowaru dan Ndori keluhan warga menyebutkan PLN melakukan pemadaman tidak beraturan.Pelanggan merasa dirugikan. Bahkan pemadaman itu bisa sampai satu hari atau lebih.
“Warga juga mempertanyakan, listrik padam hingga lima jam atau lebih rekeningnya terus naik setiap bulannya. Lantas, jika masyarakat terlambat membayar listrik mendapat sanksi denda bahkan pemutusan.Tetapi kalau PLN lalai karena tidak memberi tahu pemadaman sanksi untuk mereka apa?” tandasnya.
Hal yang sama disampaikan Ambros Reda. Anggota DPRD Ende dari Fraksi Partai Golkar. Dia mengatakan di Kecamatan Nangapanda keluhan terkait pemadaman listrik juga dikemukakan sejumlah warga. Mereka mengeluhkan tarif listrik sudah tiga kali naik sementara pemadaman juga terus terjadi.
Untuk itu, kata dia, PLN Area Flores Bagian Barat dalam waktu dekat akan diundang untuk melakukan dengar pendapat dengan DPRD Ende terkait keluhan masyarakat tersebut.
Hal tersebut didasari saat masa reses DPRD Ende beberapa waktu lalu ke semua kecamatan, masyarakat yang dijumpai menyoroti kinerja PLN.
“Itu bukan saja belum diakomodirnya atau belum terpasangnya jaringan listrik di beberapa wilayah,tetapi terbanyak adalah keluhan terkait pemadaman yang dilakukan PLN,” kata anggota DPRD Kabupaten Ende, Abdul Kadir H. Mosa Basa di Ende, Sabtu (1/11).
Kadir menyatakan, bukan saja ia yang menerima keluhan tersebut tetapi hampir semua anggota DPRD Ende menerima keluhan yang sama.Bahkan pemadaman itu dilakukan bukan saja di perkotaan namun hingga ke desa-desa.
“Kalau di desa pemadaman bukan saja dalam hitungan jam,tetapi bisa beberapa hari. Tidak tahu apa penyebabnya. Ketika kita tanya, paling jawaban standar, kerusakan mesin, pohon tumbang atau pemeliharaan mesin,” kata anggota dewan dari Fraksi PKB ini.
Dia mencontohkan, di Kecamatan Wolowaru dan Ndori keluhan warga menyebutkan PLN melakukan pemadaman tidak beraturan.Pelanggan merasa dirugikan. Bahkan pemadaman itu bisa sampai satu hari atau lebih.
“Warga juga mempertanyakan, listrik padam hingga lima jam atau lebih rekeningnya terus naik setiap bulannya. Lantas, jika masyarakat terlambat membayar listrik mendapat sanksi denda bahkan pemutusan.Tetapi kalau PLN lalai karena tidak memberi tahu pemadaman sanksi untuk mereka apa?” tandasnya.
Hal yang sama disampaikan Ambros Reda. Anggota DPRD Ende dari Fraksi Partai Golkar. Dia mengatakan di Kecamatan Nangapanda keluhan terkait pemadaman listrik juga dikemukakan sejumlah warga. Mereka mengeluhkan tarif listrik sudah tiga kali naik sementara pemadaman juga terus terjadi.
Untuk itu, kata dia, PLN Area Flores Bagian Barat dalam waktu dekat akan diundang untuk melakukan dengar pendapat dengan DPRD Ende terkait keluhan masyarakat tersebut.
No comments:
Post a Comment