Berbusana Pakaian Daerah Kabupaten Ende

Pameran Tenun Ikat Kabupaten Ende di Museum Tekstil Jakarta

Acara Pameran Tenun Ikat Ende di Museum Tekstil Jakarta

RAPBD Ende Tahun 2015 Defisit Rp 15 Miliar

Ende, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 856 miliar. Jumlah anggaran tersebut defisit sebesar Rp 15 miliar.

“Oleh karenannya, pemerintah dan DPRD Kabupaten Ende segera melakukan langkah inovatif dan proaktif untuk mencari dana, guna mengatasi kekurangan dana tersebut untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Ende,” kata Bupati Ende Marselinus Y.W Petu dalam sambutannya pada sidang paripurna dengan agenda penandatanganan KUA PPAS Tahun Anggaran 2015 di ruang sidang paripurna, Rabu (26/11) lalu.

Dia mengatakan, struktur APBD yang disepakati oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Ende dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 856 miliar. Anggaran sebesar itu mengalami defisit Rp 15 Miliar sehingga yang terekam dalam RAPBD sebesar Rp 841 miliar.

Dia menambahkan, karena RAPBD mengalami devisit sebesar Rp 15 miliar, maka pemerintah dan DPRD Ende diminta untuk tidak tinggal diam. Pemerintah dan DPRD Ende akan bekerja keras, inovatif, dan kreatif untuk mencari dana. “Jadi pemerintah dan DPRD kabupaten Ende tidak menjadi pusat pembiayaan, tapi harus menjadi pusat penghasilan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, anggaran sebanyak itu nantinya akan didistribusikan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kemudian, dana tersebut akan dialokasikan untuk belanja wajib dan terikat, program yang sudah terekam dalam pides dan pikel, alokasi bantuan hibah, dan dana tidak terduga.

Dia menyatakan, pemerintahan di masa kepemimpinannya harus dipahami sebagai masa transisi. Oleh karena itu, Bupati Marsel mengemukakan,  pemerintah membutuhkan penyesuaian dan akurasi perhitungan RAPBD sehingga, tidak banyak uang yang nganggur pada belanja langsung.

Sementara itu   anggota DPRD Ende Yustius Sani mengatkan. Jika terjadi defisit anggaran sebesar Ro.15 miliar, perlu  adanya penghematan di berbagai bidang, dimana penggunaan keuangan jangan hanya sebatas konsumtif namun juga produktif.

“Jika Pemerintah menggunakan strategi defisit anggaran maka Pemerintah juga harus berani menambah Rp.5 Miliar untuk belanja langsung yang dimanfaatkan masyarakat. Defesit itu harus berkaitan dengan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan belanja konsumtif,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sementara anggota dewan lainnya Muhammad Orba Kamu Ima mengatakan, dengan defisit anggaran sebanyak Rp 15 miliar harus dapat dipahami. Oleh karena terjadi defisit maka, kebijakan anggaran daerah harus disesuaikan dengan anggaran yang ada.

“Jadi harus dapat sesuaikan kebijakan anggaran dengan RAPBD yang ada sehingga semua program dan kegiatan dapat tercover,” ujarnya.

Dia menambahkan, komunikasi menjadi sangat penting antara Bapedda dan TPPKAD. Komunikasi tersebut menurut Muhammad, bertujuan untuk mensingkronkan anggaran dengan program dan kegiatan yang ada dengan tetap memperhatikan prioritas program dan kegiatan.*

Sumber. Flobamora.net

Ruas Jalan Dari Kota Ende Menuju Detusoko Makin Mulus

Ende. Kondisi ruas jalan negara Ende- Detusoko saat ini semakin baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Kondisi jalan dari kilometer 13 hingga kilometer 16 semakin lebar dan mulus.

Pantauan Wartawan Pos Kupang ketika melewati ruas jalan negara dari Ende menuju Detusoko, Kamis (27/11/2014), kondisi lebar dan mulus itu membuat para pengendara kendaraan roda dua dan empat lebih leluasa saat melewati ruas jalan tersebut.

Menurut PPK 13 Ende-Wolowaru, Saut Siahaan, dalam dua tahun terakhir pemerintah memperbaiki ruas jalan negara dari Ende hingga Detusoko terutama di kilometer 13 hingga kilometer 16.
Dijelaskannya, perbaikan yang dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas jalan tapi juga pelebaran di kedua sisi jalan maupun di tikungan sehingga memudahkan para pengendara kendaraan ketika melewati ruas jalan tersebut.

"Ruas jalan yang ada diperlebar dari sebelumnya 4,5 meter menjadi 6 meter. Begitu juga di kedua sisi jalan diperlebar menjadi dua meter," kata Saut.

Sementara tikungan di sepanjang jalan juga diperlebar agar memudahkan para pengendara kendaraan ketika melewati tikungan tersebut.

"Kondisi jalan saat ini semakin memperpendek waktu tempuh. Misalnya dari Detusoko ke Ende yang sebelumnya bisa mencapai 45 menit kini hanya bisa ditempuh dalam waktu 25 hingga 30 menit," kata Saut.

Sumber  Pos Kupang

Berita Gembira Bagi Guru Honor Dari Mendikbud

Mendikbud: Saya Malu Lihat Gaji Guru Tidak Layak

Jakarta - Mendikbud Anies Baswedan merasa miris dengan kondisi guru di Indonesia. Dia merasa malu melihat beban guru tidak sesuai dengan kompensasi yang diterimanya.

"Jangan karena guru honorer yang bukan pegawai tetap imbalannya tidak jelas. Saya malu melihatnya," tutur Anies kepada wartawan di Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
"Apakah kita sebagai bangsa pantas membuat guru kita dikasih tugas didik tapi kompensasinya nggak jelas?" tambahnya.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu bersikeras akan membenahi sistem untuk mensejahterakan guru. Di mata Anies, para pahlawan tanpa tanda jasa itu harus mendapat kompensasi berupa gaji yang tersandarisasi.

"Kami nggak pernah mau menyebutnya upah. Kalau dosen bisa dihitung dari per SKS dia mengajar, nah guru dari mata pelajaran. Intinya ada perhitungan yang terstandarkan," kata Anies.
Sebelumnya, usai upacara peringatan hari guru pagi tadi Anies mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Kementerian PAN RB Yuddy Chrisnandi. Meski baru sekali bertemu, namun Anies yakin akan ada solusinya dalam waktu yang tidak lama lagi.

"Ada solusinya dalam waktu dekat. Kemarin saya sudah bicara dengan Menpan bahwa kita harus tetapkan batas. Sehingga, gaji guru jangan sampai Rp 150 ribu, Rp 200 ribu, basa-basi itu bukan gaji itu. Jadi harus kita ubah," ujarnya.

PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BUTUH DUKUNGAN RAKYAT

Kesuksesan pembangunan, baik nasional maupun pembangunan Kabupaten Ende bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keberhasilan pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh rakyat. Pemerintah membutuhkan koreksi dan pengawasan dari masyarakat. Pengawasan bisa dilakukan oleh mereka yang tergantung dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial politik.

“Dalam proses pembangunan, ada dua komponen yang saling mendukung, yakni pemerintah dan rakyat. Di satu sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, di sisi lain rakyat sebagai pengawas terhadap kebijakan yang ditetapkan. Sebagus apapun visi dan misi yang ditawarkan, tidak akan berhasil jika pemerintah dan rakyat tidak memenuhi komitmen yang sama terhadap rencana dan berbagai program yang ditetapkan,”kata Bupati Marsel Petu ketika membuka forum diskusi tingkat Kabupaten Ende, Selasa (25/11) di Aula Kantor Kesbangpolinmas Ende.

Marsel Petu mengatakan, untuk dapat memberikan pengawasan yang baik dan benar terhadap pelaksana berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat perlu diberikan pendidikan politik. Forum diskusi politik dengan dihadiri berbagai tokoh di Kabupaten Ende menjadi wadah untuk membangun etika dan moral masyarakat dalam menyukseskan pembangunan dari desa dan kelurahan di Kabupaten Ende lima tahun kedepan.