WELCOME TO ENDE FLORES KOTA RAHIMNYA PACASILAKOTA RAHIMNYA PACASILA

Saturday, November 29, 2014

Berbusana Pakaian Daerah Kabupaten Ende



Pameran Tenun Ikat Kabupaten Ende di Museum Tekstil Jakarta



Acara Pameran Tenun Ikat Ende di Museum Tekstil Jakarta



RAPBD Ende Tahun 2015 Defisit Rp 15 Miliar

Ende, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 856 miliar. Jumlah anggaran tersebut defisit sebesar Rp 15 miliar.

“Oleh karenannya, pemerintah dan DPRD Kabupaten Ende segera melakukan langkah inovatif dan proaktif untuk mencari dana, guna mengatasi kekurangan dana tersebut untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Ende,” kata Bupati Ende Marselinus Y.W Petu dalam sambutannya pada sidang paripurna dengan agenda penandatanganan KUA PPAS Tahun Anggaran 2015 di ruang sidang paripurna, Rabu (26/11) lalu.

Dia mengatakan, struktur APBD yang disepakati oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Ende dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 856 miliar. Anggaran sebesar itu mengalami defisit Rp 15 Miliar sehingga yang terekam dalam RAPBD sebesar Rp 841 miliar.

Dia menambahkan, karena RAPBD mengalami devisit sebesar Rp 15 miliar, maka pemerintah dan DPRD Ende diminta untuk tidak tinggal diam. Pemerintah dan DPRD Ende akan bekerja keras, inovatif, dan kreatif untuk mencari dana. “Jadi pemerintah dan DPRD kabupaten Ende tidak menjadi pusat pembiayaan, tapi harus menjadi pusat penghasilan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, anggaran sebanyak itu nantinya akan didistribusikan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kemudian, dana tersebut akan dialokasikan untuk belanja wajib dan terikat, program yang sudah terekam dalam pides dan pikel, alokasi bantuan hibah, dan dana tidak terduga.

Dia menyatakan, pemerintahan di masa kepemimpinannya harus dipahami sebagai masa transisi. Oleh karena itu, Bupati Marsel mengemukakan,  pemerintah membutuhkan penyesuaian dan akurasi perhitungan RAPBD sehingga, tidak banyak uang yang nganggur pada belanja langsung.

Sementara itu   anggota DPRD Ende Yustius Sani mengatkan. Jika terjadi defisit anggaran sebesar Ro.15 miliar, perlu  adanya penghematan di berbagai bidang, dimana penggunaan keuangan jangan hanya sebatas konsumtif namun juga produktif.

“Jika Pemerintah menggunakan strategi defisit anggaran maka Pemerintah juga harus berani menambah Rp.5 Miliar untuk belanja langsung yang dimanfaatkan masyarakat. Defesit itu harus berkaitan dengan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan belanja konsumtif,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sementara anggota dewan lainnya Muhammad Orba Kamu Ima mengatakan, dengan defisit anggaran sebanyak Rp 15 miliar harus dapat dipahami. Oleh karena terjadi defisit maka, kebijakan anggaran daerah harus disesuaikan dengan anggaran yang ada.

“Jadi harus dapat sesuaikan kebijakan anggaran dengan RAPBD yang ada sehingga semua program dan kegiatan dapat tercover,” ujarnya.

Dia menambahkan, komunikasi menjadi sangat penting antara Bapedda dan TPPKAD. Komunikasi tersebut menurut Muhammad, bertujuan untuk mensingkronkan anggaran dengan program dan kegiatan yang ada dengan tetap memperhatikan prioritas program dan kegiatan.*

Sumber. Flobamora.net

Friday, November 28, 2014

Ruas Jalan Dari Kota Ende Menuju Detusoko Makin Mulus

Ende. Kondisi ruas jalan negara Ende- Detusoko saat ini semakin baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Kondisi jalan dari kilometer 13 hingga kilometer 16 semakin lebar dan mulus.

Pantauan Wartawan Pos Kupang ketika melewati ruas jalan negara dari Ende menuju Detusoko, Kamis (27/11/2014), kondisi lebar dan mulus itu membuat para pengendara kendaraan roda dua dan empat lebih leluasa saat melewati ruas jalan tersebut.

Menurut PPK 13 Ende-Wolowaru, Saut Siahaan, dalam dua tahun terakhir pemerintah memperbaiki ruas jalan negara dari Ende hingga Detusoko terutama di kilometer 13 hingga kilometer 16.
Dijelaskannya, perbaikan yang dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas jalan tapi juga pelebaran di kedua sisi jalan maupun di tikungan sehingga memudahkan para pengendara kendaraan ketika melewati ruas jalan tersebut.

"Ruas jalan yang ada diperlebar dari sebelumnya 4,5 meter menjadi 6 meter. Begitu juga di kedua sisi jalan diperlebar menjadi dua meter," kata Saut.

Sementara tikungan di sepanjang jalan juga diperlebar agar memudahkan para pengendara kendaraan ketika melewati tikungan tersebut.

"Kondisi jalan saat ini semakin memperpendek waktu tempuh. Misalnya dari Detusoko ke Ende yang sebelumnya bisa mencapai 45 menit kini hanya bisa ditempuh dalam waktu 25 hingga 30 menit," kata Saut.

Sumber  Pos Kupang

Thursday, November 27, 2014

Berita Gembira Bagi Guru Honor Dari Mendikbud


Mendikbud: Saya Malu Lihat Gaji Guru Tidak Layak

Jakarta - Mendikbud Anies Baswedan merasa miris dengan kondisi guru di Indonesia. Dia merasa malu melihat beban guru tidak sesuai dengan kompensasi yang diterimanya.

"Jangan karena guru honorer yang bukan pegawai tetap imbalannya tidak jelas. Saya malu melihatnya," tutur Anies kepada wartawan di Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
"Apakah kita sebagai bangsa pantas membuat guru kita dikasih tugas didik tapi kompensasinya nggak jelas?" tambahnya.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu bersikeras akan membenahi sistem untuk mensejahterakan guru. Di mata Anies, para pahlawan tanpa tanda jasa itu harus mendapat kompensasi berupa gaji yang tersandarisasi.

"Kami nggak pernah mau menyebutnya upah. Kalau dosen bisa dihitung dari per SKS dia mengajar, nah guru dari mata pelajaran. Intinya ada perhitungan yang terstandarkan," kata Anies.
Sebelumnya, usai upacara peringatan hari guru pagi tadi Anies mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Kementerian PAN RB Yuddy Chrisnandi. Meski baru sekali bertemu, namun Anies yakin akan ada solusinya dalam waktu yang tidak lama lagi.

"Ada solusinya dalam waktu dekat. Kemarin saya sudah bicara dengan Menpan bahwa kita harus tetapkan batas. Sehingga, gaji guru jangan sampai Rp 150 ribu, Rp 200 ribu, basa-basi itu bukan gaji itu. Jadi harus kita ubah," ujarnya.

PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN ENDE BUTUH DUKUNGAN RAKYAT

Kesuksesan pembangunan, baik nasional maupun pembangunan Kabupaten Ende bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keberhasilan pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh rakyat. Pemerintah membutuhkan koreksi dan pengawasan dari masyarakat. Pengawasan bisa dilakukan oleh mereka yang tergantung dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial politik.

“Dalam proses pembangunan, ada dua komponen yang saling mendukung, yakni pemerintah dan rakyat. Di satu sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, di sisi lain rakyat sebagai pengawas terhadap kebijakan yang ditetapkan. Sebagus apapun visi dan misi yang ditawarkan, tidak akan berhasil jika pemerintah dan rakyat tidak memenuhi komitmen yang sama terhadap rencana dan berbagai program yang ditetapkan,”kata Bupati Marsel Petu ketika membuka forum diskusi tingkat Kabupaten Ende, Selasa (25/11) di Aula Kantor Kesbangpolinmas Ende.

Marsel Petu mengatakan, untuk dapat memberikan pengawasan yang baik dan benar terhadap pelaksana berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat perlu diberikan pendidikan politik. Forum diskusi politik dengan dihadiri berbagai tokoh di Kabupaten Ende menjadi wadah untuk membangun etika dan moral masyarakat dalam menyukseskan pembangunan dari desa dan kelurahan di Kabupaten Ende lima tahun kedepan.

PETERNAK SAPI KABUPATEN ENDE IKUT BIMTEK PENGOLAHAN PAKAN

Sebanyak 40 peternak sapi di Kabupaten Ende mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) industri pengolahan pakan ternak berbasis jagung. Kegiatan pelatihan tersebut diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTT bekerja sama dengan Disperindag Kabupaten Ende serta beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari sejak, Rabu (26/11) hingga Jumat (28/11) di Lokabinkra Ende.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Ende, Kosmas Nyo saat membuka kegiatan mengatakan, kegiatan pelatihan atau bimbingan seperti ini harus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Kosmas, kegiatan seperti ini mesti dilaksanakan di desa-desa agar lebih tepat sasaran. Selain itu kegiatan pelatihan ini juga sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Diharapkan, peserta kegiatan pelatihan dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan harus dipraktekkan setelah kegiatan berakhir.

Kepala Bidang Insustri Agro dan Kimia pada Disperindag Provinsi NTT, Wihelmus Bate mengatakan, selain memberikan pelatihan pengolahan pakan juga diberi bantuan peralatan pengolahan pakan kepada peserta. Upaya tersebut dilakukan guna mendukung pengembangan usaha peserta baik individu maupun kelompok dalam meningkatkan ekonomi. Dia menambahkan, fokus pelatihan tersebut yakni pelatihan untuk pengolahan pakan ternak sapi.

Panitia pelaksana Maria Florida dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini diikuti 40 peserta yang adalah peternak sapi di Kabupaten Ende. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut bertujuan memberikan keterampilan kepada peternak sapi. Selain itu kegiatan ini juga mau mendorong masyarakat untuk berwirausaha dan meningkatkan ekonominya. Kegiatan pelatihan ini menghadirkan narasumber dan instruktur, Erna Hartati, guru besar dan professor dari Undana Kupang.

Wednesday, November 26, 2014

Bupati Ende Berharap Kinerja Guru Ditingkatkan

Ende, Bupati Ende Maselinus Y.W Petu mengharapkan, kinerja para guru yang mengabdi di daerah ini perlu ditingkatkan di waktu mendatang. Ini sangat penting demi mendukung peningkatan kualitas kelulusan siswa.

Harapan tersebut disampaikan Bupati Marselinus dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional, Selasa (25/11).

Selain menyampaikan ucapan selamat, dia juga mengapresiasi tugas para guru di daerah itu, karena keberadaan mereka adalah untuk mencerdaskan anak bangsa.

“Momentum peringatan Hari Guru ini dijadikan sebagai refleksi bersama semua pemangku kepentingan di dunia pendiidikan, agar ke depan anak-anak kita semakin cerdas,” katanya.

Lebih jauh mantan Ketua DPRD Ende ini mengatakan, peran dan tanggung jawab guru adalah menghasilkan anak-anak yang cerdas. Anak-anak perlu cerdas kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di samping itu, tidak kalah pentingnya adalah kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual. Ini semua butuh keseimbangan.

Sebagai bupati, kata dia, ke depan memperhatikan nasib para guru yang bekerja di daerah ini. Di samping itu, memikirkan bagaimana melakukan distribusi guru ke sekolah-sekolah baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di wilayah terpencil atau pedalaman.

“Sekarang ini, belum saya lakukan mutasi guru demi pemerataan. Karena sekarang masih dalam tahun pelajaran berjalan, sehingga akan mengganggu kegitan belajar mengajar. Akan saya lakukan distribusi guru pada awal tahun ajaran,” sebutnya.

Berkaitan dengan peringatan Hari Guru Nasional, salah seorang guru SD di dalam Kota Ende menyatakan, meski selama ini pemerintah sudah memberikan banyak perhatian untuk guru, namun ada yang masih perlu dibenahi.

“Nasib kami para guru honorer, sering tidak diperhatikan. Padahal, kami bekerja sama dengan guru PNS. Mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa berjuang agar kami diangkat menjadi PNS," kata salah seorang guru yang enggan menyebutkan namanya itu.

Sumber Flobamora.net

Monday, November 24, 2014

Frans Leburaya Menyampaikan Enam Tekad Program Pembangunan Provinsi NTT

Pada acara tatap muka dengan masyarakat NTT Jabodetabek di anjungan NTT Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 24 Nopember 2014, yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan NTT Jakarta, Gubernur NTT Frans Leburaya menyampaikan "enam (6) Tekad pembangunan" yang menjadi program pembangunan provinsi NTT saat ini:
- Propinsi Jagung
- Propinsi Koperasi
- Propinsi ternak
- Propinsi Cendana
- Destinasi Pariwisata dunia
- Ekonomi perikanan kelautan


Untuk peternakan, pemda NTT telah menjalin kerjasama dengan Pemda DKI Jakarta yang kelanjutannya akan dibahas pada rencana kunjungan Presiden Joko Widodo tanggal 20 Desember 2014 dalam rangka peresmian sebuah bendungan/waduk di Kupang dan peletakan batu pertama Rumah Sakit Siloam. Dalam rencana kunjungan itu pula, selain didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnomo, Presiden RI Haji Joko Widodo akan didampingi Gubernur Jawa Tengah yang akan menjalin kerjasama dengan pemda NTT dalam bidang perikanan dan kelautan.

Sementara itu, dalam rangka promosi pariwisata, ada beberapa agenda yang sudah dibuat untuk tahun ini dan tahun 2015 di antaranya;
- Lounching Foto bawah laut dengan dengan tema : ALOR UNDERWATER ( Awal Januari 2015) Dimana panorama bawah laut di Pulau Alor saat ini berhasil menggeser posisi Karibia sebagai panorama terindah di dunia.
- Seminar dan diskusi terbuka tentang Pro-Kontra penangkapan ikan Paus di Flores Timur.
Selain beberapa masalah diatas, masalah human trafficking (perdagangan manusia) juga menjadi "hot issue" yang dibahas melalui pertanyaan yang diajukan. Untuk masalah human trafficking ini, gubernur NTT mengakui bahwa masalah ini memang sedang menjadi pekerjaan rumah bagi beliau dan jajarannya. Pa Frans menegaskan bahwa pihaknya tidak segan-segan menindak keras jika ada indikasi keterlibatan orang-orang dijajarannya.

Pada acara yang ditutup dengan santap malam bersama itu, sebagian dari peserta yang hadir menyayangkan waktu yang terlalu singkat, sehingga banyak persoalan yang tidak sempat didiskusikan pada kesempatan itu.

Strategi Bupati Ende Gaet Wisatawan ke Ende

Bupati Ende Marselinus Petu, punya strategi khusus untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke Ende. Menurut bupati yang baru terpilih pada Desember 2013 ini, Ende tidak bisa hanya mengandalkan Danau Kelimutu semata, tetapi kekhasan budaya kabupaten Ende juga perlu diperkenalakan agar para wisatawan bisa lebih lama tinggal di Ende.

Menurutnya, selama masa kepemimpinannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ende akan giat menggelar acara-acara budaya.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan Kelimutu, mulai tahun ini kami akan laksanakan event sepekan Danau Kelimutu,” ujarnya pada sambutan pameran tunun ikat Ende di Museum Tekstil, Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Event ini, katanya akan berlangsung selama sepekan yaitu setiap 7 Agustus hingga 14 Agustus. Acara akan dimulai dengan mengumpulkan semua tetua adat (mosalaki) di seluruh Kabupaten Ende yang berlangsung di Museum Tenun Ikat Ende.  Acara akan ditutup dengan penghormatan leluhur di puncak Kelimutu.

“Ini bagian dari promosi dan pengembangan wisata Kabupaten Ende, karena menurut saya, pengembangan wisata tanpa event itu mustahil. Kalau kita hanya mengandalkan Kelimutu saja, tidak bisa,” tandasnya.

Kabupaten Ende selama ini memang dikenal ke seluruh pelosok dunia karena memiliki danau tiga warna Kelimutu. Warna ketiga danau tersebut berubah-ubah.

“Tidak ada danau seperti Kelimutu di tempat lain. Karena itu, orang kalau mau melihat danau tiga warga harus datang ke Ende,” ujar Marselinus.

Sumber: Floresa. co

Sunday, November 23, 2014

Kain Tenun Ende Lio Terus Mendunia

  Fashion Show kain tenun Ende Lio

Keramaian di Museum Tekstil, jalan KS.Tubun nomor 2-4 Jakarta tadi malam tidak seperti biasanya.

Saat redaksi nttkita.com dan para Tamu tiba di Pintu masuk, alunan musik tarian khas Ende Lio Nggo lamba menjadi penyambut pada acara bertajuk Pameran Tenun Ikat Ende, Warisan Budaya Indonesia untuk Dunia.

Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Ende, Marselinus Y.W. Petu dan Wakil Bupati Ende, Drs Djafar H. Achmad MM dihadiri ratusan Warga Jabodetabek asal Ende – Flores. turut hadir juga beberapa Pejabat serta Anggota DPRD Ende, dan Anggota DPR RI asal Ende, Syahrulan Pua Sawa dan Honing Sanny.

Dalam sambutan Pembukanya, Bupati Marsel Petu menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Pihak Museum Tekstil yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada Pemerintah kabupaten Ende untuk mempromosikan Tenun Ikat Ende kepada Dunia. Tak lupa pula ucapan Terima Kasih disampaikan Kepada dua Organisasi masyarakat Ende yang ada di Jabodetabek yakni, Dukke dan Wua Mesu yang turut membantu terselenggaranya acara tersebut.

Dalam lanjutan sambutannya Bupati Marsel Petu Menyampaikan, “Kami Menyambut baik penyelenggaraan Pameran tenun ikat Ende di Museum Tekstil jakarta sebagaia upaya ‘jemput bola’ agar tenunan Ende dikenal lebih luas lagi, dan lebih banyak pihak mendukung pengembangannya, sehingga potensi tenun ikat Ende mampu berperan dalam visi Pemerintah kabupaten Ende, yaitu, Mewujudkan karakteristik kabupaten Ende dengan membangun dari Desa dan Kelurahan menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan”

Selain Pameran Tenun Ikat, pada pembukaan acara tersebut juga disajikan Peragaan Busana. Selain pakaian adat, juga ada beberapa rancangan desain modern yang terbuat dari kain tenun ikat Ende, termasuk workshop singkat tentang cara bertenun. Tak lupa pula menu makanan yang disediakan seperti Wa’ai Punga (Ubi Cincang yang dikukus), ika nasu ae wandu (ikan kuah asam), dan aneka ragam kuliner khas Ende yangcukup mengobati rasa rindu warga Jabodetabek asal Ende.

Pameran Tenun Ikat Ende ini diselenggarakan sejak tanggal 22 hingga 24 November 2014. Luangkan waktu akhir Pekan Anda untuk dapat menyaksikan Pameran ini.

Produksi Film Ine Pare di Ende

ENDE -- Teater plus-Kupang memproduksi film dokumentar tentang Ine Pare yang berdurasi 45 menit. Pelaksaan shoting film tersebut dilakukan semenjak Jumat (14/11/2014) hingga Rabu (19/11/2014) dengan mengambil sejumlah lokasi di dalam wilayah Kabupaten Ende.

Piter Kembo selaku sutradara film Ine Pare kepada Pos Kupang saat ditemui di Kantor Bupati Ende, Rabu (19/11/2014) mengatakan alasan pihaknya memproduksi film pendek Ine Pare dilatarbelakangi oleh keinginan pihaknya untuk kembali menghidupkan budaya-budaya lokal kedalam bentuk cerita film.
"Saat ini kaum muda lebih senang menikmati film-film impor dibandingkan dengan film budaya dalam negeri padahal film produksi luar negeri belum tentu cocok dengan karakteristik kebudayaan masyarakat lokal,"kata Piter.

Oleh karena itu ujar Piter maka pihaknya sebagai warga NTT terdorong memproduksi film pendek tentang Ine Pare.

Diharapkan dengan keberadaan film pendek tentang Ine Pare kaum muda terutama yang kini masih bersekolah lebih menaruh kecintaan mereka akan budaya lokal.

Film pendek Ine Pare ujar Piter merupakan hasil kerjasama dengan Pemerintah Propinsi NTT yang sedianya akan diputar di sekolah-sekolah yang ada di seluruh NTT.

Piter mengatakan film pendek Ine Pare didukung oleh sejumlah pemain baik yang berasal dari wilayah Kabupaten Ende maupun dari luar daerah.

"Meskipun dari luar daerah mereka sebenarnya adalah warga Ende yang bermukim di Kota Kupang. Kami libatkan mereka untuk mendukung film tersebut karena mereka dianggap tahu tentang budaya Kabupaten Ende,"kata Piter.

Lokasi pengambilan shoting film Ine Pare ujar Piter dilakukan di sejumlah lokasi di Kabupaten Ende baik di Moni, Gunung Keli Ndota, Detukeli, Kawasan Kelimutu hingga di Pasar Wolowona, Kota Ende.

Kisah Ine Pare yang diangkat dalam film pendek berdurasi 45 menit itu ujar Piter mengisahkan tentang tokoh Ine Pare yang dipercaya sebagai dewi padi . "Ine Pare adalah dongeng tentang adanya dewi padi yang dipersembahkan agar bisa menyuburkan tanaman,"kata Piter.

Asisten II Setda Ende, Drs Siprianus Reda Lio saat menerima rombongan teater plus mengatakan atas nama pemerintah pihaknya memberikan apresiasi kepada sutradara serta seluruh kru teater plus yang telah memproduksi film Ine Pare.

"Tentunya kami berharap dengan adanya kisah Ine Pare yang diangkat dalam bentuk film menambah kecintaan masyarakat akan budaya Kabupaten Ende. Demikianpun anak-anak muda tidak melupakan adanya legenda ataupun dongeng asli dari Kabupaten Ende,"kata Siprianus.

Menurut Siprianus dongeng ataupun cerita legenda tentunya mengandung pesan-pesan moral yang baik bagi generasi muda sehingga wajar kalau sebagai pemerintah pihaknya memberikan dukungan adanya film tentang Ine Pare.

Saturday, November 15, 2014

Kota Ende Flores



Kantor Bupati Ende



Ruko di Jalan Kelimutu Ende


Simpang Empat Patung Triping Ende Flores


Kompleks Perkantoran PEMKAB Ende


Kapal Tongkang Siap Bongkar Batubara di Pantai Mausambi Untuk Keperluan PLTU Ropa Kabupaten Ende

 Kapal tongkang di pantai mausambi Ende dengan mengangkut batubara dari kalimantan


 PLTU Ropa Kabupaten Ende

Menteri Perindustrian Serahkan Bantuan Untuk IKM di NTT

Kupang, Menteri Perindustrian, Saleh Husin dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur menyerahkan bantuan peralatan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Sikka, Ende, Manggarai Timur, dan Kabupaten Manggarai serta pelatihan tenun ikat di Sumba Timur dan Timor Tengah Selatan.

Penyerahkan bantuan tersebut dilaksanakan di Kupang, Sabtu  (15/11), bersamaan dengan penandatanganan MoU percepatan pelaksanaan indusri garam di Kupang dan Nagekeo.

Saleh Husin mengatakan, bantuan tersebut lebih spesifik pada peralatan tenun ikat yang lebih modern sehingga menghasilkan tenun ikat berdaya saing di pasaran.

“Tenun ikat NTT sudah terkenal ke seluruh dunia karena memiliki keanekaragaman motif yang dimiliki oleh masing-masing daerah dengan kekhasannya,” ujarnya.

Dia mengatakan, sebagai putera daerah selama masa kepemimpinannya di Kementerian Perindustrian akan memperhatikan tumbuh kembangnya industri di Kawasan Timur Indonesia umumnya dan NTT pada khususnya, yang masih jauh tertinggal dibandingkan  Jawa atau Sumatera.

Dia mengatakan, NTT sejak tahun 80-an hanya memiliki satu industri yakni Pabrik Semen Kupang, yang menjadi kebanggaan daerah. Padahal masih ada potensi lain yang patut dikembangkan.

Sebelumnya, Gubernur Frans Lebu Raya mengatakan, industri di NTT hingga saat ini masih didominasi oleh industri pengolahan makanan ringan diikuti industri tenun ikat dan anyaman, industri perkayuan khususnya perabot rumah tangga dan industri jasa lainnya.


Dia menjelaskan, pertumbuhan industri di NTT setiap tahunnya  hanya mencapai 1,6 persen dibanding dengan rerata pertumbuhan industri nasional yang mencapai 5,8 persen.

“Untuk itu, pemerintah provinsi mapun kabupaten dan kota di NTT, terus mendorong pertumbuhan industri di provinsi kepulauan ini berbasis potensi lokal yang dimiliki masing-masing daerah, melalui pendanaan APBD, ” katanya.

Sumber Flobamora.net 

Bupati Ende Siap Jadi Mediator Bangun Pariwisata Flores Dan Lembata


 Bupati Ende, Marsel Petu kiri, Menteri Perindusrian, Saleh Husin kanan



Kupang, Bupati Ende, Marselinus Y.W Petu menyatakan, dirinya mau dan bersedia menjadi mediator pembangunan dunia kepariwisataan di Pulau Flores dan Lembata.

“Membangun pariwisata harus dilihat dalam konteks satu kesatuan wilayah (holistik),” kata Bupati Ende, Marselinus kepada wartawan setelah mengikuti sidang paripurna pelantikan empat pimpinan DPRD NTT di Kupang, Rabu (12/11).

Marsel mengatakan, pintu gerbang pariwisata Flores harus tetap di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Selain objek wisata Taman Nasional Komodo (TNK) dengan binatang purba Komodo yang telah ditetapkan sebagai tujuh keajaiban dunia, pergerakan pariwisata juga dari Barat ke Timur. Sehingga setelah menikmati objek pariwisata di Bali dan Senggigi di Nusa Tenggara Barat (NTB)wisatawan akan bergeser ke Timur,

Menurutnya, wisatawan akan bergerak ke Labuan Bajo dan daerah- daerah lainnya di Flores. Untuk itu, semua daerah di Flores, harus memperkuat objek- objek wiata yang ada dan sebagai penyangga memajukan dunia kepariwisataan.

“Kita tidak boleh bangun pariwisata dalam konteks primordial, tapi harus dalam konteks holistik- satu kesatuan wilayah Flores,” kata Marsel.

Menjawab pertanyaan apakah membangun pariwisata dalam konteks holistik ini sudah dibicarakan dengan bupati lain di daratan Flores, Marsel akui, secara forum belum pernah dibahas bersama dengan para bupati. Tapi ide untuk membangun pariwisata dalam konteks holistik ini sudah disampaikan dalam secara informal.

“Saya mau dan bersedia menjadi motivator untuk membangun pariwisata Flores dalam konteks holistik,” tandas Marsel.

Pada kesempatan itu Marsel tegaskan, pemerintah daerah harus menjadikan kebudayaan sebagai suatu kekuatan yang utuh dalam membangun pariwisata

Menurutnya, daerah yang kuat adalah daerah dengan kebudayaan yang kuat. Bali misalkan, membangun pariwisata dengan kekuatan dan tetap mempertahankan budaya, selain objek wisata lain yang menjadi aspek pendukung

“Saya tolak tambang dan lebih mendorong pariwisata, karena masyarakat kita tidak diwariskan dengan hasil tambang,” papar Marsel.


Sumber Flobamora.net 

Friday, November 14, 2014

HUT Brimob Ke 69 di Mako Brimob Pelopor B Ende

Ende, Kapolri Jendral Polisi Sutarman meminta ajaran Brigade Mobil (Brimob) untuk terus - menerus meningkatkan kemampuan di antaranya Penanggulangan Huru Hara (PHH) , Penjinakan Bom (Jibom), Perlawan Terhadap Teror(Wanteror), Search and Rescue (SAR),Resintelmob,Kimia, Biologi dan Radioaktip(KBR) serta ketangkasan Lapangan Brigade Mobil (KLBM).

Penegasan Jendral Sutarman tersebut disampaikan dalam pidatonya saat  memperingati HUT Brimob ke 69 yang dibacakan Kompol Lambertus  Roma, Komandan Detasemen Pelopor B Brimob Polda NTT dalam Apel bertempat di Mako Brimob Pelopor B Ende, Jumat (14/11).

Hadir pada upacara itu, Wakil Bupati Ende, Djafar Achmad, Wakil Bupati Nagekeo Paul Nuwa Veto, jajaran Forkompinda Ende, TNI kompi C, Kodim 1602, Polres Ende,Sat Pol PP, Pol Sus Lembaga Pemasyarakatan, Pol Hut , purnawirawan serta undangan  lainnya.

Lebih lanjut Kapolri Sutarman mengatakan, Brimob diharapakan untuk tetap fokus pada tugas dan perannya dalam penanggulangan kambtimas berintensitas tinggi.

”Untuk itu lakukan latihan secara intensip, agar kemampuan satuan tetap terpelihara , bangun keahlian peroranganserta kuasailah peralatan khusus yang dimiliki,” pesan Sutarman.

Kapolri menyadari Brimob tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kerja sama dan dukungan seluruh stake holder dalam mengerahakan semua potensi yang dimiliki sehingga keamanan dapat terpelihara secara kondusip.

Untuk itu dirinya menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Brimob dengan disertai harapan, semoga kedepan semakin eksis menunjukan jati dirinya sebagai pasukan tangguh , mahir, profesional,berjiwa penolong dan humanis dalam tugas turut berperan aktip memelihara keamanan negeri.

Sementara itu Komandan Detasemen Pelpor B Brimob Polda NTT Kompol Lambertus Roma usai apel mengatakan, meski Brimob Ende masih belum dalam kekuatan penuh namun dirinya berharap ke depan bisa ditingkatkan lagi.

Dia menyebutkan ke depan dirinya akan memberikan masukan terkait dengan keberadaan Brimob Subden III Ende karena letaknya strategis di tengah Flores bisa menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kapasitas anggota dan peningkatan status.

Komandan Subden III Pelopor B Brimob Ende,  Lettu Frans Siga sebelumnya mengatakan, acara memperingati HUT Brimob ke-69 berlangsung sederhana.

Meski demikian, kegiatan menyongsong HUT ini digelar dengan berbagai macam acara yakni Donor Darah, Anjang Sana Kepanti Asuhan, Tabur Bunga, dan bakti Sosial lainnya serta pertandingan Volley Putri antarcClub. Kegiatan yang melibatkan masyarakat umum dan anggota Brimob itu sendiri berjalan dengan aman dan partisipasi masyarakat sangat luar biasa.

  Dalam acara syukuran memeriahkan HUT Brimob dipentaskan juga tarian Ja’i kreasi yang dibawakan anggota Brimob bersama istri mereka

Thursday, November 13, 2014

DPRD Ende Dukung Pembentukan Provinsi Flores

Ende, Wacana pembentukan Propinsi Flores yang selama ini terus digulirkan berbagai kalangan mendapat tanggapan positif kalangan DPRD Ende.

Ketua DPRD Ende Herman Yoseph Wadhi , Selasa (11/11) di ruang kerjanya mengatakan, gagasan pembentukan Provinsi Flores sudah lama digulirkan.

Sekarang tuturnya, wacana tersebut kembali mencuat namun munculnya wacana ini dari kalangan DPRD Provinsi NTT.

“Wacana itu sudah ada jauh-jauh hari sebelumya.Bicara Flores sebagai provinsi, jaman dahulu Flores sebagai provinsi sudah dibicarakan.Sebagai Pimpinan DPRD Ende dan sebagai Kader Partai Golkar saya dukung jika maksud dan tujuan untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Lebih jauh Sekretaris DPD Partai Golkar Ende ini mengatakan, dirinya berjanji akan mengangkat wacana pembentukan Provinsi Flores dalam Rapat-Rapat di DPRD Ende.

Dia menyebutkan, perjuangan yang kini sudah dimulai oleh DPRD Provinsi NTT mestinya terus dilakukan tinggal sekarang Pemerintah dan DPRD kabupaten mendukungnya.

Kata dia, wacana pembentukan Provinsi Flores juga diikuti dengan wacana pembentukan Propinsi Timor dan Sumba yang digulirkan oleh anggota DPRD Provinsi NTT. Jika memang Provinsi NTT dimekarkan ke beberapa provinsi maka tetap dijadikan Provinsi Kepulauan.

Lebih jauh dia mengatakan, selain untuk pendekatan pelayanan, pembentukan Provinsi Flores untuk memangkas anggaran atau penghematan anggaran.

Dia mencontohkan, ketika DPRD akan melakukan asistensi sesuatu ke Kupang maka berapa biaya yang harus di keluarkan dan jika Flores sudah sebagai Propinsi maka anggaran itu bisa dihemat.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Ende, Yulius Caesar Nonga mengatakan hal yang sama. Sebagai anggota DPRD Ende dirinya mendukung upaya menjadikan Flores sebagai sebuah Propinsi lepas dari Propinsi NTT.

‘Dia menyebutkan, pembentukan Provinsi Flores merupakan sebuah kebutuhan.“Sebuah kabar gembira kalau wacana pembentukan berasal dari DPRD Provinsi NTT. Karena sebelumnya kita dari daerah sudah mewacanakan itu,” tambahnya.

Selama ini, tuturnya, kesannya hanya masyarakat Flores yang berjuang syukur sekarang mereka di provinsi sudah mulai mewacanakan Provinsi Flores.

Karena itu, kata Politisi PKB ini, perlu dilakukan duduk bersama diantara stakeholder sehingga proses ke arah itu bisa segara terwujud.


Sumber. Flobamora.net

Wednesday, November 12, 2014

NTT Didorong Jadi Salah Satu Sentra Tol Laut

 Pelabuhan peti kemas Bung Karno Ende

Ende, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong daerah ini untuk menjadi salah satu sentra tol laut untuk mendukung pengembangan potensi kelautan dan perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Abraham Maulaka kepada wartawan di Kupang, Selasa (11/11) mengatakan, sentra tol laut yang perlu dikembangkan agar hasil laut dan perikanan bisa dikirim ke luar daerah bukan lagi dalam row material tetapi dalam bentuk olahan.

“Jika pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjanjikan pembangunan tol laut, maka NTT adalah salah satu sentranya.Ini karena didukung dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat memadai,” katanya.

Dia mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan NTT memiliki tiga program unggulan yakni potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya, dan potensi budidaya rumput laut. Untuk mengembangkan tiga program tersebut harus didukung dengan sarana transportasi laut yang cukup memadai.

Kata dia, untuk mengembangkan program-program unggulan tersebut dibutuhkan kapal pengangkut dengan kapasitas 500 gross ton (GT). Kapal tersebut bisa digunakan untuk mengangkut produk sumber daya kelautan dari NTT ke daerah lain.

"Kami sedang membuat konsep kerjasama dengan pemerintah Jawa Tengah untuk program rumput laut, perikanan tangkap, dan budi daya.

Dia mengemukakan untuk program budidaya tangkap, diharapkan komoditi yang dikirim tidak lagi ikan mentahnya tetapi dalam bentuk olahan dalam kemasan atau pengalengan ikan.

Namun, tambahnya, untuk mengirim hasil olahan ke daerah lain harus didukung dengan tarnsportasi laut. Karena itu, NTT bisa menjadi salah satu sentral tol laut untuk kelancaran pengangkutan komoditi hasil laut.

Jika NTT juga termasuk salah satu sentra tol laut maka hubungan kerjasama dengan daerah lain dibidang kelautan dan periknan berhasil karena didukung dengan taransportasi yang cukup memadai.

Dia mengharapkan adanya jalur angkutan atau transportasi laut Kupang-Semarang. Jika dibukanya jalur tersebut maka pengiriman komoditi-komoditi laut seperti rumput laut, ikan, dan udang menjadi lancar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTT Nelson Obet Matara mengatakan, pihaknya setuju dan mendukung program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang kelautan dan perikanan, khususnya pembangunan tol laut.

“NTT adalah daerah kepulauan yang mesti didukung dengan transportasi laut. Karena itu NTT memang sangat layak menjadi salah satu sentra tol laut,” katanya.

Dia mengemukakan, NTT adalah daerah kepulauan yang identik dengan sarana transportasi laut. Untuk mendukung program-program unggulan di bidang kelautan maka dibutuhkan sarana pengangkut seperti kapal-kapal besar
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong daerah ini untuk menjadi salah satu sentra tol laut untuk mendukung pengembangan potensi kelautan dan perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Abraham Maulaka kepada wartawan di Kupang, Selasa (11/11) mengatakan, sentra tol laut yang perlu dikembangkan agar hasil laut dan perikanan bisa dikirim ke luar daerah bukan lagi dalam row material tetapi dalam bentuk olahan.

“Jika pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjanjikan pembangunan tol laut, maka NTT adalah salah satu sentranya.Ini karena didukung dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat memadai,” katanya.

Dia mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan NTT memiliki tiga program unggulan yakni potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya, dan potensi budidaya rumput laut. Untuk mengembangkan tiga program tersebut harus didukung dengan sarana transportasi laut yang cukup memadai.

Kata dia, untuk mengembangkan program-program unggulan tersebut dibutuhkan kapal pengangkut dengan kapasitas 500 gross ton (GT). Kapal tersebut bisa digunakan untuk mengangkut produk sumber daya kelautan dari NTT ke daerah lain.

"Kami sedang membuat konsep kerjasama dengan pemerintah Jawa Tengah untuk program rumput laut, perikanan tangkap, dan budi daya.

Dia mengemukakan untuk program budidaya tangkap, diharapkan komoditi yang dikirim tidak lagi ikan mentahnya tetapi dalam bentuk olahan dalam kemasan atau pengalengan ikan.

Namun, tambahnya, untuk mengirim hasil olahan ke daerah lain harus didukung dengan tarnsportasi laut. Karena itu, NTT bisa menjadi salah satu sentral tol laut untuk kelancaran pengangkutan komoditi hasil laut.

Jika NTT juga termasuk salah satu sentra tol laut maka hubungan kerjasama dengan daerah lain dibidang kelautan dan periknan berhasil karena didukung dengan taransportasi yang cukup memadai.

Dia mengharapkan adanya jalur angkutan atau transportasi laut Kupang-Semarang. Jika dibukanya jalur tersebut maka pengiriman komoditi-komoditi laut seperti rumput laut, ikan, dan udang menjadi lancar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTT Nelson Obet Matara mengatakan, pihaknya setuju dan mendukung program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang kelautan dan perikanan, khususnya pembangunan tol laut.

“NTT adalah daerah kepulauan yang mesti didukung dengan transportasi laut. Karena itu NTT memang sangat layak menjadi salah satu sentra tol laut,” katanya.

Dia mengemukakan, NTT adalah daerah kepulauan yang identik dengan sarana transportasi laut. Untuk mendukung program-program unggulan di bidang kelautan maka dibutuhkan sarana pengangkut seperti kapal-kapal besar.

SYARAT USULAN DAERAH PERSIAPAN PEMBENTUKAN PROVINSI FLORES HARUS DI PENUHI OLEH GUBERNUR NTT

(Berdasarkan ketentuan UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah)
Sebelumnya, upaya pembentukan Provinsi Flores (PF) yg dilakukan P4F merujuk pada ketentuan PP 78/2007 ttg Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.

Lahirnya UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah, dengan sendirinya PP 78/2007, sudah tak berlaku lagi. Sebagai rujukan selanjutnya dalam upaya pembentukan PF adalah UU 23/2014 dimaksud.
Menurut UU 23/2014 ini, sebuah daerah otonom baru (DOB), apakah daerah provinsi maupun kabupaten/kota,dibentuk melalui tahapan DAERAH PERSIAPAN, baik daerah persiapan provinsi maupun daerah persiapan kabupaten dan kota.

A. SYARAT MENJADI DAERAH PERSIAPAN
Secara garis besar hanya dua syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi Daerah Persiapan, dalam hal ini adalah Daerah Persiapan Provinsi Flores (DP-PF).
Hal ini diatur dalam pasal 33 dan 34 UU 23/2014, yakni Persyaratan Dasar & Persyaratan Administratif.

Persyaratan Dasar
(Antara Lain diatur dalam 4 pasal, yakni pasal 33, 34, 35, dan 36)
Persyaratan Dasar, meliputi dua hal pula, yakni : Persyaratan Dasar Kewilayahan & Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah.
Persyaratan dasar kewilayahan mencakup ;
a. luas wilayah minimal;
b. jumlah penduduk minimal;
c. batas wilayah;
d. Cakupan Wilayah; dan
e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan
Persyaratan dasar kapasitas Daerah adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Persyaratan dasar kapasitas Daerah didasarkan pada parameter:
a. geografi;
b. demografi;
c. keamanan;
d. sosial politik, adat, dan tradisi;
e. potensi ekonomi ;
f. keuangan Daerah; dan
g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
II. Persyaratan Administratif
Diatur dalam pasal 37, ayat (1) huruf a dan huruf b, yakni : Persyaratan administratif untuk Daerah provinsi meliputi:
1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan
2. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk.
Dengan demikian, syarat administratif yg harus dipenuhi dalam rangka menjadikan Flores Lembata dan Alor (FLA) menjadi sebuah Daerah Persiapan Provinsi /Flores (DP-PF) adalah :
1) Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati 10 kabupaten se-FLA ; dan
2) Persetujuan Bersama DPRD dan Gubernur Provinsi NTT.

B. PENGAJUAN USULAN DAERAH PERSIAPAN

Setelah persyaratan dasar dan persyaratan administratif terpenuhi maka selanjutnya , Gubernur NTT mengajukan usulan kepada :
1) Pemerintah Pusat ;
2) DPR-RI; dan
3) DPD RI.

Atas dasar usulan Gubernur NTT, pemerintah pusat melakukan PENILAIAN terhadap pemenuhan dua syarat utama di atas yakni Persyaratan Dasar Kewilayahan dan Persyaratan Dasar Administratif.
Hasil penilaian dimaksud disampaikan oleh pemerintah pusat kepada DPR-RI dan DPD-RI.
Jika memenuhi syarat maka dengan persetujuan DPR-RI dan DPD RI, Pemerintah Pusat lalu membentuk TIM KAJIAN INDEPENDEN.
Tugas Tim Kajian Independen adalah melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pasal 36, ayat (1) –(8) yakni :
(1) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (3) didasarkan pada parameter:
a. geografi;
b. demografi;
c. keamanan;
d. sosial politik, adat, dan tradisi;
e. potensi ekonomi ;
f. keuangan Daerah; dan
g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
(2) Parameter geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. lokasi ibu kota;
b. hidrografi; dan
c. kerawanan bencana.
(3) Parameter demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. kualitas sumber daya manusia; dan
b. distribusi penduduk.
(4) Parameter keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi:
a. tindakan kriminal umum; dan
b. konflik sosial.
(5) Parameter sosial politik, adat, dan tradisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;
b. kohesivitas sosial; dan
c. organisasi kemasyarakatan.
(6) Parameter potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e meliputi:
a. pertumbuhan ekonomi; dan
b. potensi unggulan Daerah.
(7) Parameter keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f meliputi:
a. kapasitas pendapatan asli Daerah induk;
b. potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan; dan
c. pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
(8) Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan;
b. aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan;
c. aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur;
d. jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk; dan
e. rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah Persiapan.
Hasil Kerja dari Tim Kajian Independen disampaikan kepada Pemperintah Pusat (pempus) untuk selanjutnya dikonsultasikan oleh Pempus kepada DPR-RI dan DPR-RI.
Hasil konsultasi Pempus dengan DPR-RI dan DPR-RI inilah yang menjadi dasar pertimbangan Pempus untuk selanjutnya MENETAAPKAN KELAYAKAN FLORES LEMBATA ALOR menjadi DAERAH PERSIAPAN PROVINSI FLORES
Penetapan FLA menjadi DP-PF dikukuhlan dengan peraturan pemerintah (PP) DP berlaku selama jangka waktu 3 tahun, dipimpin oleh seorang Kepala DP

C. PENDANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PPERSIAPAN
(Diatur dalam pasal 40 dan 41)
Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari:
a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN;
b. bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk yang berasal dari Daerah Persiapan;
c. penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah induk; dan
d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang ditetapkan dalam APBD Daerah Induk, dalam hal ini adalah APBD Provinsi NTT.
1. Kewajiban Daerah Induk terhadap DP :
a. membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;
b. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi;
c. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan
d. menyiapkan dukungan dana.
2. Kewajiban Daerah Persiapan/DP
Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:
a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara
e. pada perangkat Daerah Persiapan;
f. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
g. menangani pengaduan masyarakat.

#Adrianus Jehamat Opr

Tuesday, November 11, 2014

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Oleh TIM Dirjen Pendidikan Di Kampus PDD AKN ENDE

ENDE, Hari ini 11/11 kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) oleh TIM Dirjen Pendidikan Tinggi ke kampus PDD AKN Ende berjalan dengan lancar. Sebelum ke Sekertariat/ Kampus PDD AKN Ende, terlebih dahulu Tim MONEV DIRJEN DIKTI melakukan pertemuan dengan Bupati Ende, yang diwakili oleh Wakil Bupati Ende dan PLT Sekda Kab Ende di kantor Bupati Ende. Setelah melakukan MONEV di sekertariat/ kampus PDD AKN Ende (*Sementara di jl. Anggrek - Kompleks SMKN 02 Ende), Kegiatan MONEV berlanjut dan berakhir dengan kunjungan TIM MONEV DIRJEN DIKTI ke lokasi lahan praktek PDD AKN ENDE km 08 sore hari tadi.

Luar biasa, apresiasi dan dukungan tak henti hentinya diberikan oleh TIM MONEV DIKTI kepada seluruh Pengelola, Dosen, Mahasiswa, Tim Politeknik Pertanian Negeri Kupang beserta Dosen (*sebagai Politeknik Negeri pendamping menuju kemandirian) setelah melakukan Monitoring dan Evaluasi hingga ke Lokasi Lahan Praktek PDD AKN Ende (*Km 08).

Di lokasi lahan praktek sudah tertata dengan baik, dipenuhi tanaman tanaman pangan hortikultura dan tambak/ kolam pembudidayaan ikan (TPH, MAG) yang telah siap panen (*±4,5 hektar). Ini adalah salah satu mimpi besar seluruh Pengelola, Dosen, mahasiswa dan rekan rekan Tim Politeknik Pertanian Negeri Kupang beserta Dosen untuk menata lokasi lahan praktek menjadi kebun contoh/ kebun agro wisata yang tertata baik dan menarik. Kedepan rencananya kebun contoh ini akan dibuka untuk masyarakat umum, dapat berbelanja langsung hasil praktek mahasiswa (Hasil tanaman pangan hortikultura, perikanan) dan sekaligus masyarakat bisa berwisata agro.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ENDE (SK MENDIKBUD RI NO. 179/ P/ 2013),
SEMANGAT!!

KITA NEGERI, KITA BISA!!

Antisipasi Kemarau Panjang Dinsos Ende Salurkan Beras

Ende, Mengantisipasi musim kemarau panjang yang menyebabkan banyak tanaman pertanian menjadi kering atau mati, Dinas Sosial Kabupaten Ende berencana menyalurkan beras cadangan pemerintah daerah kepada sejumlah desa yang terindikasi mengalami rawan pangan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Stefanus Sogha yang ditemui di Kantor DPRD Ende,Selasa (11/11) mengatakan, dalam beberapa hari ke depan pihaknya segera menyalurkan beras bantuan kepada sejumlah desa di beberapa kecamatan karena terindikasi mengalami krisis pangan akibat musim panas yang berkepanjangan.

“Kita akan salurkan mulai besok, Rabu (12/11) di 26 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Penyaluran ini merupakan penyaluran tahap pertama dengan jumlah beras yang disalurkan 44 ton,” sebutnya.

Dia menyebutkan, beras tersebut dikirim untuk Kecamatan Pulau Ende untuk disalurkan ke sembilan desa, Nangapanda enam desa, Ende Timur satu desa, Ende Utara dua desa, dan Ende Selatan dua desa.

Penyaluran beras juga dilakukan untuk Kecamatan Kota Baru satu desa, Maurole satu desa , Maukaro dua desa, Ndori satu desa, serta Kecamatan Lio Timur satu desa.

Anggota DPRD Ende Hamsi Said menuturkan, wilayah Kecamatan Pulau Ende saat ini mengalami kekeringan hebat akibat musim panas yang berkepanjangan.

Dia menyebutkan, kondisi masyarakat di Pulau Ende benar-benar memprihatinkan dan sangat megharapkan bantuan segera dari pemerintah daerah.

“Seperti saya saksikan sendiri, kondisi musim panas yang panjang menyebabkan banyak tanaman perkebunan dan pertanian mati. Saya contohkan, banyak ubi-ubian khususnya ubi kayu mati kekeringan sehingga mereka sekarang butuh bantuan dari pemerintah,” kata Hamsi yang juga putera Pulau Ende.

Dia membenarkan, pemerintah daerah akan menyalurkan beras bantuan ke kecamatan Pulau Ende. Namun ini bukan saja dilakukan pada tahap pertama tetapi dalam tahap selanjutnya Kecamatan Pulau Ende bisa terus menjadi sasaran bantuan mengingat kondisinya sangat memprihatinkan.

Monday, November 10, 2014

Oknum Anggota DPRD Ende Alihkan Anggaran Pembangunan Jalan

Ende, Salah seorang anggota DPRD Ende mengalihkan proyek pembukaan jalan dari Desa Niramesi menuju Lise Pu’u untuk peningkatan jalan di pantai Selatan.

“Sebenarnya palu sudah akan diketuk oleh Pimpinan DPRD Ende untuk menggolkan pembukaan jalan dari Desa Niramesi menuju Lise Pu’u karena sudah P1.Namun dalam perjalanan, ada oknum anggota DPRD Ende membelokkan anggaran untuk peningkatan jalan di pantai selatan,” kata Ketua DPRD Ende Herman Yoseph Wadhi di hadapan perwakilan masyarakat desa Niramesi, Kecamatan Wolowaru yang menemuinya,Senin (10/11).

Kedatangan warga tersebut untuk meminta dukungan DPRD Ende terkait dengan pembukaan jalan di desa mereka yang sebelumnya sudah dilakukan namun dalam perjalan kembali tertutup longsoran.

Saat itu,paparnya dirinya tahu sudah P1 , namun dalam perjalanan ada anggota DPRD yang mengintervensi dan mengalihkan ke selatan yakni pembukaan ruas jalan menuju Reka dan Kekasewa, yang pada akhirnya dialokasikan mencapai sekitar Rp.14 miliar.

Dia mengakui, sangat sulit untuk dianggarkan lagi pada tahun 2015 ini karena pembahasan sudah dilakukan, karena itu yang bisa diakomodir adalah nanti pada Perubahan Anggaran 2015 yang diperkirakan pemabahasan akan di lakukan pada bulan Agustus 2015 mendatang. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar dalam musrengbangdes, atau musrengbangcam harus terus mengusulkan rencana tersebut .

“Mudah-mudahan dalam  perubahan anggaran 2015 nantinya bisa diakomodir. Kami akan usahakan itu . kalau sekarang tidak bisa karena DPRD tidak bisa karang program karena semuanya harus melalui musrengbang” tuturnya.

Dia mengatakan, jika memang dalam hasil reses juga ada masukan terkait  dengan peningkatan jalan tersebut, maka sudah bisa dipastikan bisa diperjuangkan nantinya saat Perubahan Anggaran.

Markus Dele Walo juru bicara waga Desa Niramesi mengatakan, bersama tokoh masyarakat, mosalaki, tokoh wanita datang untuk meminta dukungan terkait dengan permintaan mereka yakni pembukaan jalan tersebut.

Menurutnya, sejak 2013 warga sudah dengan swadaya membuka jalan tersebut dengan meminta bantuan alat berat dari Pemda. Namun dalam perjalan jalan tersebut kembali runtuh.

“Saat itu bupati bantu alat berat, sementara kami tanggung bahan bakar, Namun sekarang tidak bisa lagi karena karena kondisi ekonomi warga.jalan itu sekarang sudah runtuh tertutup material batu,” jelasnya.

Hal inilah,tambahnya, yang menyebabkan masyarakat kesulitan transportasi. kondisi ini juga sebutnya bedampak pada pelayanan, baik menuju ke Puskesmas, ke sekolah maupun ke kota.Jika tidak, angka putus sekolah akan terjadi, pelayanan kesehatan terhambat khususnya bagi ibu hamil.

“Untuk itu kami meminta DPRD Ende bisa memperjuangkan aspirasi kami khususnya dalam Perubahan APBD nantinya,” tuturnya.

Sumber: Flobamora.net

PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK PROVINSI / KABUPATEN /KOTA WILAYAH NTT

No NAMA DAERAH ALOKASI 2015

1 Provinsi Nusa Tenggara Timur 1.300.445.875.000
2 Kab. Alor 534.145.520.000
3 Kab. Belu 461.698.140.000
4 Kab. Ende 580.052.378.000
5 Kab. Flores Timur 560.668.629.000
6 Kab. Kupang 622.237.030.000
7 Kab, Lembata 418.139.104.000
8 Kab. Mangqarai 533.852.022.000
9 Kab. Ngada 434.333.102.000
10 Kab. Sikka 575.677.254.000
11 Kab. Sumba Barat 373.105.900,000
12 Kab. Sumba Timur 591.063.048.000
13 Kab. Timor Tengah Selatan 699.696.847.000
14 Kab. Timor Tengah Utara 529.736.673.000
15 Kota Kupang 623.321,955.000
16 Kab. Rote Ndao 384.157.631.000
17 Kab. Manggarai Barat 469.842.864.000
18 Kab. Nagekeo 392.268.801.000
19 Kab. Sumba Barat Daya 447.5'1,4.19.000
20 Kab. Sumba Tengah 316.115.258.000
21 Kab. Manggarai Timur 448.559.879.000
22 Kab. Sabu Raiiua 33.421.675.000
23 Kab. Malaka 472.497.589.000

 Sumber. DEKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN
               KEMENTRIAN KEUANGAN RI

Sunday, November 9, 2014

Saturday, November 8, 2014

Pembangkit Listrik Tenaga Air di Desa Ndungga Kabupeten Ende

Pembangkit Listrik Tenaga Air tepatnya di desa Ndungga merupakan salah satu sumber listrik bagi masyarakat Kabupeten Ende,selain PLTD Mautapaga Ende,PLTD Wolwaru dan PLTU Ropa,

Villa Moni Kelimutu

Dengan udara yang sejuk,penginapan tersebut sangat nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke danau kelimutu Ende.

Pulau Flores Sabet Best in Travel 2015

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Daerah tujuan wisata di Flores, Indonesia, menerima penghargaan dari Lonely Planet sebagai 'Top 10 Regions, Best in Travel 2015' yang diumumkan dalam Pameran Pariwisata WTM London di Dedung Excel, London, 3-6 November lalu.

"Kami senang akhirnya misi Kementerian Pariwisata mempromosikan 'Beyond Bali' diakui dunia," ujar Direktur Promosi Pariwisata Luar Negeri Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya, Jumat (7/11).

Dikatakan lebih lanjut, penghargaan dari lembaga independen yang bergerak dalam penerbitan buku wisata terkemuka di dunia itu diberikan kepada daerah wisata Flores di Indonesia sebagai satu-satunya wilayah atau region di Asia.

Region lainnya adalah daerah wisata Gallipoli di Turkey, Rocky Mountain National Park (AS), Toledo (Belize), Tasmania (Australia), Arctic Norway (Norway), Khumbu (Nepal), The Copper Canyon (Mexico), Flores (Indonesia), Atacama Desert (Chile), dan Macau (China).

Dalam acara yang dihadiri berbagai kalangan yang bergerak di industri pariwisata itu, Bali juga terpilih sebagai 'The Top 10 Best-Value Destinations for 2015' bersama Tunisia, South Africa, Shanghai, Samoa, Uruguay, Portugal, Taiwan, Romania, dan Burkina Faso.

Menurut Chris Zeiher dari Lonely Planet, penghargaan diberikan berdasarkan rekomendasi yang diambil dari ratusan ide yang disampaikan tim yang terdiri atas penulis, blogger, twitter, termasuk wisatawan.

"Sebuah panel ahli perjalanan kemudian menyempurnakan daftar berdasarkan berbagai faktor, di antaranya aktualitas, kenyamanan dalam berwisata serta nilai lain," ujarnya.

Sementara itu, Nia Niscaya mengatakan usaha Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan berbagai objek wisata di World Travel Market (WTM) London yang tahun ini memasuki usia ke-35 itu didukung industri pariwisata dari berbagai daerah, di antaranya Bali, Sulawesi, dan Papua Barat.

Nama - Nama Tarian Daerah Provinsi NTT

Tari Hedung : Sejenis tari perang yang sangat populer di kalangan masyarakat Flores Timur. Tari yang dimainkan oleh para lelaki pilihan di sebut Dani Dana. Sedangkan oleh kaum wanita disebut Tari Lili. Sedang Tari Dolo-Dolo adalah sejenis tari pergaulan yang dilakonkan dalam bentuk lingkaran oleh sejumlah penari sambil melemparkan pantun.

Tari Leke, Bebing, Toja Ngalu Sau, Toja Waniwoge dan Opak, adalah jenis tarian perang yang populer di kalangan masyarakat Kabupaten Sikka. Selain itu ada tarian membuka kebun baru, menanam, memetik dan mengolah hasil (menumbuk padi). Ada juga tarian agama dan tarian pergaulan seperti Ledek, Togo, Sadu, Cekekua dan Togopou.

Tari Atanua dan Wenggu : adalah jenis tarian masal masyarakat kabupaten Ende yang gerakannya melingkar sambil menyerahkan selendang. Selain itu ada tarian terkenal lainnya seperti tari Gawi. Tarian ini diiringi lagu Sodha dan Ndoo. Tarian ini dilakonkan baik pria atau wanita pada pesta-pesta atau pada saat gembira diterang bulan. Selain itu ada jenis tarian lainnya seperti tarian minta hujan (tarian mursi). Sedangkan tarian Waewali adalah tarian meminta berkat pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Tari Toda Gu : Tari ini dimainkan sebagai simbol kemenangan dalam perang. Ada juga tari Sagu Alu, yaitu jenis tarian masyarakat adat kabupaten Ngada yang biasanya dilakonkan di atas bambu sambil berlompatan.

 Tari Bidu : adalah jenis tarian pergaulan yang sangat populer dalam masyarakat adat Timor pada umumnya, khususnya kabupaten Timor Tengah Utara. Tarian ini biasanya dipersembahkan dalam rangka menyambut atau hiburan bagi tamu kehormatan, atau pada acara-acara perkawinan di desa atau pada ritual adat lainnya yang perlu. Tarian ini biasanya dilakonkan oleh wanita pilihan dengan mengenakan pakaian adat lengkap dengan aksesorisnya.

Tari Cerana : Tarian ini sangat populer di kalangan masyarakat kota Kupang dan sekitarnya. Tarian ini dipertunjukan ketika ada kunjungan tamu-tamu kehormatan, yang biasanya diragakan oleh gadis-gadis pilihan. Busana yang dikenakan lebih sering menggunakan ragam busana bernuansa etnis Rote lengkap aksesoris di kepala leher dan tangan.

Tari Kebalai : adalah jenis tarian masyarakat adat Rote yang biasanya dipertunjukan ketika ada acara-acara yang bernuansa daerah sentris dan lebih bersifat pergaulan antar masyarakat setempat.

Tari Likurai : Jenis tarian tradisional masyarakat Timor khususnya di daerah Belu, yang biasanya dilakonkan oleh sejumlah pria dan wanita pilihan. Tarian ini sering ditampilkan pada acara-acara tertentu (perkawinan atau penjemputan dan hiburan bagi tamu-tamu kehormatan). Keunikan tarian ini bagi lelaki terletak pada kakinya yang lincah memainkan/ menyuarakan bunyi giring-giring mengikuti irama gendang yang ditabu oleh sejumlah wanita penari. Sedangkan pada wanita berupa aksesoris di kepala, leher dan tangan ditambah kelincahan jari-jemari tangan menambu gendang yang dililit disamping kiri/kanan sambil meliuk-liukkan tubuhnya.

Tari Padoa : adalah tarian pergaulan terpopuler dikalangan etnis Sabu

Tari Kondingangu : Tarian ini sangat populer di kalangan masyarakat adat Sumba Timur yang biasanya dilakonkan oleh gadis-gadis cilik pada acara pesta perkawinan, pesta panen baru atau acara gembira lainnya. Selain tarian Kondingangu, ada juga tarian Kobukangu, yakni sejenis tarian pergaulan yang biasanya dipertunjukan oleh gadis-gadis dalam jumlah 4 - 100 orang dengan mengenakan busana adat lengkap dengan aksesorisnya antara lain giring-giring di kaki penarinya. Selain 2 tarian terpopuler itu, ada juga tarian lainnya seperti : Tari Ninggu, Tari Renjawangan, Tari Renja Hutu, Tari Renja Rimbangu, Tari Renja Patungu, Tari Renja Muara, Tari Renja Lugu, Tari Harama dan Tari Parina.

Tari Kataga : Tarian ini berasal dari kabupaten Sumba Barat dan biasanya diperagakan baik oleh pria yang disebut Kataga Lelaki dan wanita yuang disebut Kataga Perempuan. Tarian ini penuh semangat dan terkesan sangat enerjik para penarinya. Gerakan tarian ini sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Selain tari Kataga, ada juga tari Woleka. Kedua tari ini sangat populer di daerah Sumba Barat. Selain tari Kataga, ada juga gerakan-gerakan ketangkasan melempar lembing kayu/tombak kayu (hola/sola) sambil menunggang kuda berlari. Pertunjukan ini lebih dikenal dengan istilah Pasola. Pasola ini biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yakni pada bulan Februari atau Maret seiring munculnya nyale/sejenis cacing laut yang merupakan makanan kegemaran masyarakat Sumba Barat. Tempat peragaan Pasola ini biasanya di daerah Loli, Lamboya atau Wonokaka.

Sumber http://www.bkpmd-ntt.go.id/id/kebudayaan.

PROVINSI FLORES

Foto: Adrianus Jehamat di patung Bung Karno kota Ende

Upaya Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Flores (P4F) menghidupkan kembali seraya melanjutkan upaya pembentukan Provinsi Flores yg telah lama dimulai sejak bulan Mei 1956 di Nele-Sikka, menyusul bulan Juni di Ende 1957, dan 1992, di Maumere th 1999, di Bali th 2000, di Jakarta th 2001, di Kupang dan Ende th 2002, hingga pelaksanaan Musyawarah Besar (mubes) Orang Flores tahun 2003 di Ruteng-Manggarai, bakal kandas terbentur Gubernur NTT.

Sikap Gubernur Ntt yang melekat sebagai Ketua PDI Perjuangan NTT, sekaligus melekat pula sebagai Ketua Pemuda Katolik NTT saat ini, kian jelas terbaca.

Gubernur NTT untuk saat ini ternyata lebih bertekat untuk kembali melanjutkan upaya ke-7 gubernur termasuk dirinya akan Provinsi Kepulauan hingga mendapat pengakuan 'Jakarta' dalam bentuk UU PK, sebagaimana dilansir H.U. Pos Kupang, edisi 6 Oktober 2014, halaman 5, ketimbang MEMEKARKAN PROVINSI NTT menuju terbentuknya Provinsi Flores.

Dengan demikian, persoalan utama mengapa Flores seakan 'haram hukumnya' untuk sekedar menjadi salah satu wilayah administratif pemerintahan provinsi di Indonesia, yang oleh banyak pihak dinilai sulit jadi provinsi lantaran 'ego wilayah' antar kabupaten di Flores , telah bergeser.....!!!

Kini Flores 'haram' jadi provinsi, bukan karena ego wilayah soal lokasi calon ibukota provinsi, melainkan ......karena..... GUBERNUR NTT DUA PERIODE ASAL ADONARA - FLORES TIMUR, LEBIH TERTARIK MEMPERJUANGKAN PROVINSI NTT KEPULAUAN...!!!
Yang berarti pula, usaha dan kerja keras P4F selama lebih dari satu tahun terakhir akan sia-sia.....!
  
#Adrianus Jehamat

DPRD NTT Serius Perjuangkan Pembentukan Provinsi Flores

Kupang, Isu pemekaran Provinsi NTT menjadi tiga provinsi kian hangat. Yang paling dibicarakan adalah Provinsi Flores dan Provinsi Timor, setelah disuarakan dalam rapat pembahasan KUAPPAS di Ruang Sidang Kelimutu, Gedung DPRD Provinsi NTT, Selasa (4/11).

Isu tersebut ditindaklanjuti sejumlah anggota DPRD NTT  yang menggelar diskusi pada Rabu (5/11). Setidaknya ada 14 anggota dewan dari daratan Flores, Lembata, dan Alor menggelar diskusi di ruang Fraksi PAN, Rabu lalu.

Mereka adalah Anwar Pua Geno (Golkar), Leonardy Ahas (PKPI), Ismail Samau (PAN), Gabriel Beri Bina (Gerindra), Boni jebarus (Demokrat), Fredy Mui (Nasdem), Anwar hajral (PKS), Maxi Adipati (Golkar), Leo Lelo (Demokrat), Gabriel Suku Kotan (Demokrat), Tobias Wanus (PKB), Timoteus Terang (Hanura), Maxi Ebu Tho (Gerindra) dan Agus Lobo (PAN)

Dalam diskusi yang dipandu Anwar Pua Geno dan Leonardy Ahas itu, mayoritas setuju pembentukan Provinsi Flores. Bahkan, ada beberapa nama yang diusulkan untuk provinsi pemekaran, yakni Provinsi Nusa Bunga, Provinsi Florata atau tetap Provinsi Flores.

Pada kesempatan itu, Leonardy Ahas mengatakan proses pembentukan Provinsi Flores sudah lama berjalan, bahkan sudah sejak 1956. Oleh karena itu, semangat yang ada tetap dilanjutkan.

"Kesepakatan sudah ada dan saatnya kita mulai bangun semangat. Provinsi Flores jadi solusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Tobias Wanus pun mengusulkan agar hasil diskusi disuarakan di fraksi masing-masing dan disampaikan dalam pemandangan umum saat rapat paripurna. Sebab, menurutnya, agenda pembentukan provinsi Flores sudah tak bisa ditawar-tawar lagi.

Bagi dia, Flores sudah sangat layak menjadi provinsi. "Yang buat lambat itu karena perbedaan pendapat soal ibukota. Yang lain bilang Maumere, Mbay atau Ende, sehingga tidak ketemu," kata Tobias.

Dia menambahkan, pada 2013 lalu, sejumlah bupati di daratan Flores sudah menggelar pertemuan yang diketuai Bupati Ngada membahas Provinsi Flores. Oleh karena itu, proses ini harus ditindaklanjuti oleh dewan periode 2014-2019 ini.

"Kita harus pasang target, karena Provinsi Flores harga mati. Kita harus  perjuangkan paling tidak sebelum 2019 sudah terbentuk," katanya.

Agus Lobo juga menyatakan dukungannya agar DPRD NTT segera  memperjuangkan Provinsi Flores. Menurutnya, perjuangan Provinsi Flores sudah dilakukan sejak lama, tidak hanya di Flores, Jakarta dan Kupang, tapi juga di Bali.

"Pernah kongres di Bali dan dihadiri tokoh-tokoh NTT, pimpinan daerah NTT untuk membahas Provinsi Flores. Dan ceritanya sebetulnya dulu Sunda Kecil ini empat provinsi, yaitu Bali, NTB, NTT dan Flores, namun akhirnya Flores gabung dengan NTT dengan harapan akan memperjuangkan Provinsi Flores," ujarnya.

Sementara itu, Anwar Pua Geno mengatakan, untuk mempercepat proses ini, DPRD harus berkoordinasi dengan Panitia Percepatan Pembentukan Provinsi Flores (P4F). "Kita koordinasi dengan P4F sudah sejauh mana prosesnya dan juga harus ada dukungan APBD provinsi untuk perjuangan Provinsi Flores ini. Saya juga dengar kabupaten sudah siap APBD," kata Anwar.

Namun, Gabriel Suku Kotan pada kesempatan itu menyatakan tidak setuju pembentukan Provinsi Flores. Menurutnya, sebaiknya fokus dulu pada memperjuangkan satus provinsi kepulauan agar NTT bisa mendapatkan anggaran yang memadai.

"Kalau omong provinsi tapi kertas saja pakai bon bagaimana. Kita harus berpikir rasional. Jadi menurut saya kita fokus saja pada provinsi kepulauan untuk 22 kabupaten/kota yang ada sekarang bisa maju baru kemudian bab duanya adalah bicara provinsi," usul Suku Kotan.

Friday, November 7, 2014

Bupati Ende Siap Hadapi Gugatan di PTUN

Ende, Bupati Ende Marselinus Y.W Petu menyatakan siap menghadapi gugatan PTUN oleh beberapa pejabat eselon II yang dinonjobkan beberapa waktu lalu.

Hingga Jumat (7/11), pihaknya belum menerima laporan atau penyampaian dari instansi terkait dengan gugatan tersebut. Bupati Marsel menjelaskan jika sudah ada pemberitahuan, dirinya siap untuk menghadapi gugatan tersebut.

“Saya baru tahu kalau ada yang sudah melakukan gugatan. Saya terima ini sebagai informasi sehingga belum mau klarifikasi karena masih bersifat informasi terkait dengan gugatan tersebut,” katanya.

Dia memberikan apresiasi dan berterima kasih karena ada yang mem-PTUN-kan dirinya, karena ini merupakan sebuah proses atau mekanisme.

Dia mengatakan, proses mem-PTUN-kan dirinya bukanlah sesuatu yang luar biasa. “Ini adalah proses dan tahapan dimana ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, yang setuju menerima dan tidak setuju mengeapresiasinya dengan langkah hukum," ujarnya.

Terkait mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, dia menjelaskan, pekerjaan fungsional sudah sangat berat karena merupakan dokter spesialis mata yang melayani masyarakat dari ujung timur hingga barat Flores.

“Jika ditambah dengan tanggung jawab struktural maka akan bertambah berat lagi konsekuensinya. Itu semua menjadi pertimbangan,” kata mantan Ketua DPRD Ende ini.

Untuk diketahui, beberapa pejabat eselon II yang dinonjobkan kini tengah menggugat bupati Ende di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Pasalnya mereka diberhentikan tanpa alasan jelas sebagai pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende.

Salah satu dari mereka adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Yayik Parwita Gati, yang melalui kuasa hukumnya Philipus Fernandez sudah melakukan pendaftaran di PTUN Kupang.

Menurut Philipus Fernandez kliennya dipecat atau diberhentikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penggugat, kata dia,  sudah melakukan keberatan atas tindakan Bupati Marsel namun tidak ditanggapi sehingga dibawa ke ranah hukum dengan menggugat Bupati Ende.

Sumber Flobamora.net

Rumah Tradisional Sao Ria Dusun Nuaone Desa Woloara Kec. Kalimutu Ende Flores NTT


Perlombaan Redesain 12 Halte Kota Ende Antar Kelurahan


Thursday, November 6, 2014

Keluhkan Pembangunan Tower Listrik, Warga Datangi DPRD Ende

Ende, Pembangunan tower Listrik di perumahan padat penduduk tepatnya di Jalan Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur ternyata bermasalah.

Puluhan warga yang merasa tidak nyaman mendatangi kantor DPRD Ende. Kedatangan mereka untuk meminta Dewan memfasilisasi sekaligus mencari jalan keluar sehingga para warga tidak merasa terganggu dengan kehadiran tower bertegangan tinggi.

Kedatangan mereka , Rabu (5/11) di DPRD Ende diterima anggota DPRD Ende Mikhael Tani Badeoda. Dalam pertemuan itu mereka mengeluhkan soal pembangunan tower listrik bertegangan tinggi di lokasi perumahan padat penduduk di Jalan Anggrek .

Salah seorang tokoh masyarakat yang ikut dalam pertemuan itu, Johni Woda usai pertemuan kepada media ini mengatakan, kegelisahan mereka terkait dengan pembangunan tower listrik bertegang tinggi.

Menurutnya, mereka merasa terganggu karena takut terkena radiasi tegang listrik, karena menurutnya berdasarkan rekaman informasi diperoleh akan berdampak buruk bagi kesehatan.

“Kami merasa terganggu dengan pemabangunan tower itu, apalagi di bangun di perumahan padat penduduk. Tower itu persis di belakang dapur dan toilet warga. Kami takut akan terjadi sesuatu di kemudian hari,” sebut Jhoni.

Dia menuturkan, pihak terkait dalam hal ini PT PLN (Pesero) Flores Bagian Barat belum pernah melakukan sosialisasi terkait dengan pembangunan Tower tersebut. Apalagi sosialisasi soal dampak dari keberadaan tower listrik bertegangan tinggi.

Dia bersama seluruh warga sekitar meminta DPRD Ende untuk memfasilisasi terkait pembangunan tower tersebut, khususnya meminta pihak PLN untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan mengapa tower tersebut dibangun di pemukiman padat penduduk.

“Kami harap DPRD Ende bisa panggil PLN untuk jelaskan hal itu. Kami khawatir besok-besok akan membawa dampak buruk bagi warga yang tinggal di lokasi itu,” katanya.

Sementara itu. Anggota DPRD Ende Mikhael Tani Badeoda, mengatakan, DPRD Ende secepatnya akan memanggil instansi terkait guna diminta penjelasan terkait pembangunan tower Listrik bertegangan tinggi.