Gaji Tenaga Honorer di Ende Naik Mulai Tahun 2015

ENDE -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende akan menaikan gaji tenaga honorer di lingkup Pemkab Ende untuk semua jenjang pendidikan dengan kenaikan yang bervariasi. Kenaikan gaji tenaga honorer itu berlaku mulai tahun anggaran (TA) 2015 mendatang.

Hal ini disampaikan Bupati Ende, Ir. Marsel Petu, dalam jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Ende terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Ende, di Gedung DPRD Ende, Kamis (11/12/2014).

Bupati Marsel mengatakan, pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar melakukan penyesuaian gaji tenaga honorer pada lingkup Pemkab Ende. Penyesuaian tersebut akan diberlakukan pada TA 2015 dengan rincian Sarjana Rp 1.250.000/bulan, D3 dan D2 Rp 1.000.000/bulan, SMA atau sederajat Rp 850.000/bulan dan SD dan SMP atau sederajat Rp 750.000/bulan.

Sebelumnya Fraksi PKB DPRD Ende dalam pemandangan umumnya terhadap nota keuangan atas rancangan APBD Kabupaten Ende TA 2015 mendesak pemerintah menaikkan honor tenaga kontrak, minimal sesuai dengan UMP atau disejajarkan dengan standar ijazah, di antaranya bagi yang tamatan SMA ditetapkan Rp 1.000.000/bulan, sedangkan yang berijazah Sarjana Rp 1.250.000/bulan.

Fraksi PKB  mendesak pemerintah segera menyesuaikan gaji tenaga honorer atau  sejenisnya pada lingkup Pemkab Ende sesuai dengan keputusan rapat badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah.

Fraksi PKB juga mendesak pemerintah menganggarkan  dana kesejahteraan bagi aparatur sipil daerah serta  pemerintah segera menerapkan sistem reward and punishment agar kinerja aparatur dapat ditingkatkan.

Menurut Fraksi PKB, manfaat dari  tunjangan kesejahteraan bagi PNS daerah agar pegawai merasa mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah, meningkatkan motivasi kerja pegawai, terutama untuk tunjangan kesejahteraan yang dikaitkan dengan kinerja, menghilangkan istilah "meja mata air" dan "meja air mata" atau "lahan basah dan lahan kering", meningkatkan pendapatan pegawai, sehingga standar biaya hidup minimal dapat dicapai.

Menurut Bupati Marsel, sistem penggajian kepegawaian terkait dengan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah yang sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya yang telah diformulasikan kedalam kebijakan anggaran TA 2015.

Mengenai sistem reward and punishment akan menjadi perhatian pemerintah dalam menerapkan tunjangan kesejahteraan sesui tolok ukur kinerja aparatur.

Sumber Pos Kupang 

Suasana di AMAZY OUTLET Ende

Pelabuhan Bung Karno Ende

Ende - Pemerintah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, mengganti nama Pelabuhan Ende menjadi Pelabuhan Bung Karno.

"Saya canangkan nama Pelabuhan Ende menjadi Pelabuhan Bung Karno untuk mengenang beliau ketika diasingkan ke Ende," kata Bupati Ende Marselinus Petu, Senin, 12 Mei 2014.

Pergantian nama ini, menurut dia, untuk mengenang kehadiran Sukarno, presiden pertama Indonesia, saat dibuang ke Ende periode 1934-1938. Apalagi saat diasingkan di Ende, pelabuhan itulah tempat sandarnya kapal yang membawa Bung Karno bersama keluarganya.

Dia mengatakan pemerintah tidak akan menggunakan nama Soekarno karena nama Bung Karno lebih familiar di kalangan masyarat di sini," kata Marselinus Petu.

Pergantian nama Pelabuhan Ende menjadi Bung Karno ini akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2014 bertepatan dengan momem prosesi kebangsaan.

Pergantian nama ini pun mendapat sambutan hangat dari warga setempat. Ibu Maria, misalnya, mengatakan pergantian nama itu menggambarkan keberadaan Bung Karno saat dibuang di Ende.

"Kami sangat gembira dengan penamaan Pelabuhan Ende menjadi Pelabuhan Bung Karno agar mengingatkan warga di sini akan kehadiran sang proklamator di Ende," katanya.

Pemerintah Ende sebelumnya juga telah mengganti nama lapangan sepak bola Perse menjadi lapangan Pancasila. Di lapangan itulah Bung Karno mencetuskan Pancasila.

Batu Berwarna di Pantai Penggajawa Kabupaten Ende

Terletak kira-kira 29 km arah barat Kota Ende, terdapat hamparan batu berwarna dengan dominan warna biru, hijau serta coklat di sepanjang pesisir pantai Penggajawa.

Lokasi  ini sangat  mudah dijangkau dengan menggunakan fasilitas transportasi umum maupun sepeda motor.
Batu Penggajawa bernilai ekonomis yang cukup tinggi dengan ukuran bervariasi, dan ini menjadi salah satu komoditi eksport dari Kabupaten Ende.

Dikumpulkan dan dijual oleh penduduk lokal sehingga sebagian besar penduduk di sini bermatapencaharian sebagai pengumpul batu. Di samping itu keadaan laut yang jernih dan membiru, merangsang keinginan untuk melakukan berbagai aktivitas bahari lainnya seperti mandi, berenang, mancing sambil menikmati bentangan alam pesisir selatan yang indah dan menantang.

 Kalau sempat Datang Ke Ende Jangan Lupa Kunjungi Ya…

DKPP NTT SOSIALISASIKAN PEMBENTUKAN FKP

Dengan merujuk pada surat Gubernur NTT Nomor EK.532/787/IX/2014 perihal Percepatan dan Pembentukan Forum Konservasi Perairan (FKP) Kabupaten/Kota, Dewan Konservasi Perairan Provinsi (DKPP) NTT mensosialisasikan pembentukan FKP Kabupaten Ende bertempat di Lantai II Kantor Bupati Ende, Senin (1/12) Ende. Kegiatan sosialisasi ini dibuka Asisten II Setda Kabupaten Ende Sipri Reda Lio dengan didampingi Kabag Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Ende Usman A.Hamid dan pemberi sosialisasi dari DKPP NTT Gaspar Enga.

Hadir sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi ini perwakilan dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Ende, tokoh-tokoh agama, perwakilan beberapa perguruan tinggi se-Kabupaten Ende serta perwakilan dari beberapa media massa.

Asisten II Kabupaten Ende Sipri Reda Lio, yang dalam sambutannya membacakan pidato tertulis Wakil Bupati Ende H. Djafar Achmad, menyampaikan bahwa konservasi perairan merupakan sebuah pradigma baru yang berkembang di Indonesia menyusul kurang diperdayakannya pelbagai macam kekayaan alam yang tersebar dalam perairan tersebut. Melalui kegiatan ini diharapkan agar kekayaan alam tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat.

“Untuk menjamin terselenggaranya program konservasi perairan ini, komitmen dan kerjasama lintas sektor tentunya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, momen sosialisasi pembentukan FKP Kabupaten Ende ini hendaknya dimanfaatkan sebijak mungkin agar apa yang diprogaramkan dan dijalankan pada masa-masa mendatang bisa mendatangkan kemajuan bagi masyarakat se-Kabupaten Ende,”katanya.

Sipri menyampaikan, rencana pembentukan FKP Kabupaten ini sangat penting karena bisa menunjang program percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Ende. Menurut Sipri, sasaran yang ingin diraih adalah sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal dan kesejahteraan masyarakat bisa semakin ditingkatkan.

Pemberi sosialisasi dari DKPP Ende Gaspar Enga kepada Flores Pos usai sosialisasi menyampaikan bahwa pembentukan FKP Kabupaten Ende lebih mengarah pada pembentukan sebuah lembaga kolaboratif yang akan bekerja sama demi pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Tanpa mengabaikan lembaga-lembaga sejenis yang telah dibentuk sebelumnya. Gaspar menegaskan bahwa FKP Kabupaten ini jauh lebih efektif sebab mampu merangkul lebih banyak pihak untuk ikut terlibat.

“Dengan mengikutsertakan lebih banyak pihak untuk terlibat dalam forum ini kami yakin bahwa beragam kepentingan akan lebih mudah dirangkum. Dengan demikian pembentukan forum ini tidak bersifat asal-asalan melainkan nilai positif yang diusung dan nantinya akan diterapkan,”kata Gaspar.

Gaspar selanjutnya menyampaikan bahwa sasaran utama pembentukan forum ini adalah upaya perlindungan terhadap nelayan tradisional. Cakupan nelayan tradisional ini kata Gaspar, adalah para nelayan yang masih menggunakan peralatan sederhana dan wilayah penangkapan ikan yang cenderung terbatas.

Perlindungan terhadap nelayan tradisional ini, menurutnya, didasarkan pada kenyataan bahwa ada pengusaha yang sudah memanfaatkan teknologi tinggi mencaplok wilayah penangkapan para nelayan tradisional. Padahal menurut Gaspar, nelayan-nelayan tradisional ini perlu mendapat perlindungan.

“Sederhananya, forum ini akan bekerja untuk menjamin ketersedian sumber daya alam perairan di wilayah-wilayah yang akan ditetapkan sebagai arah konservasi. Dengan demikian forum akan membuat pembatasan-pembatasan tertentu tentang nelayan atau kapal penangkapan ikan jenis apa yang boleh bergerak pada wilayah-wilayah itu, kata Gaspar.

Gaspar selanjutnya menginformasikan bahwa pembentukan FKP ini sudah dan akan diadakan diseluruh kabupaten/kota di NTT. Untuk tingkat Kabupaten Ende kata dia, pengesahan FKP ini tinggal menunggu surat keputusan bupati

Pelangi Menghiasi Langit Kota Ende

Hotel Dwi Putra Ende