ANJAB DAN ABK DINAS PPO HARUS TUNTAS MINGGU INI

Pelaksanaan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja(ABK) di SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Ende, harus tuntas minggu ini (Sabtu/19/04). Walau pekerjaannya terasa sulit akibat lemahnya keakurasian data PNS khusus guru negeri yang tersebar dalam wilayah Kab.Ende.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Bagian Organisasi pada Setda.Kab Ende Yohanis Nislaka, selasa malam (15/04) di ruang kerjanya. “ Apapun yang terjadi, saya dan teman-teman di Bagian Organisasi harus bisa selesaikan sisa tugas besar ini dengan sebaik-baiknya. Karena apabila tidak maka Kabupaten Ende tidak akan mendapatkan soft ware aplikasi bezeeting PNS yang sudah disiapkan oleh kementrian PANRB” Tutur Nislaka.

Saat ini, demikian Nislaka, dari 77 SKPD yang ada hanya 1 yang belum bisa diselesaikan, yakni Dinas PPO Kab.Ende. Dalam perhitungan ANJAB dan ABK di dinas ini menurut Nislaka terkendala dengan ketidak-falidnya data guru negeri yang ada dan tersebar di sekolah-sekolah swasta. “ Semua pekerjaan data terpaksa mulai dari nol lagi.Ini disebabkan karena pegawai yang menangani data tersebut terkena mutasi dan mereka membawa semua data yang ada.Kami dari Bagian Organisasi terpaksa melakukan pendataan ulang satu persatu” Ungkapnya dengan nada kesal tapi tetap bersemangat tinggi.

Mestinya, lanjut Nislaka, ketika dirinya bersama staf ke Jakarta untuk mengantar hasil ANJAB dan ABK Kab.Ende di kementrian PANRB kemudian mempresentasikannya dihadapan staf kementrian dua minggu yang lalu,sudah terselesaikan dengan catatan minus dinas PPO. Karena datanya tidak falid. Kenyataan ini membuat pihak kementrian PANRB menolak untuk memberikan soft ware aplikasi beezeting pegawai. “ Mereka memberi tenggang waktu sampai minggu depan sudah menerima hasilnya, khusus dinas PPO” Ujar Nislaka.

“Saya dengan adik Beny siang malam bahkan sampai pagi harus duduk di kantor berdua untuk menyelesaikan perhitungan ANJAB dan ABK data guru negeri dari Dinas PPO.” Ungkap Nislaka.

Menurut Nislaka, kendala utama di Dinas PPO Kab.Ende adalah banyak guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta. Ia merasa kesulitan untuk mengakumulasikan mereka ke sekolah negeri, sebab dampaknya langsung terkena pada pengurangan jumlah jam mengajar yang dipersyaratkan bagi guru sertifikasi. Ini berarti para guru yang sudah menerima tunjangan sertifikasi bakal kehilangan tunjanganya akibat tidak memenuhi jumlah jam mengajar yang sudah ditetapkan.

Terhadap permasalahan guru ini, pihaknya telah berkonsultasi dengan BKN dan BKN sendiri menawarkan 3 solusi, yakni : guru honorer dengan kontrak komite diberhentikan kemudian menarik guru negeri yang mengajar pada sekolah swasta untuk dipekerjakan sebagai guru pada sekolah negeri. Solusi yang kedua adalah, guru negeri yang mengajar di sekolah swasta mengambil cuti diluar tanggungan Negara sambil menunggu adanya guru negeri pada sekolah negeri mutasi, pensiun. atau meninggal dunia. Dan solusi ketiga, sekolah swasta yang yayasannya tidak kuat/tidak mampu membiayai guru, sekolah tersebut harus dinegerikan.

Pekerjaan ini terkendala dengan kefalidan data. Namun ia mematok komitmen untuk menyelesaikan tepat waktu, sehingga pada senin mendatang sudah bisa diantar langsung ke kementrian PANRB di Jakarta sekaligus mempresentasikan.